Menjawab tuduhan Benny Mamoto membela Sambo, Anggota Kompolnas Wahyurudhanto mengakui informasi yang disampaikan pemimpinnya soal tewasnya Brigadir J keliru. Namun, katanya, hal tersebut dikarenakan informasi yang diterima Kompolnas juga keliru. Kompolnas kemudian melihat ulang kasus ini setelah mendapat masukan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang sekaligus Ketua Kompolnas.
“Kita punya kelemahan tidak bisa menyidik dan memanggil. Kalau Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan. Kompolnas hanya bisa klarifikasi dan hadir dalam sidang kode etik,” jelas Wahyurudhanto.
Wahyurudhanto menambahkan Kompolnas telah mendapat tugas dari Mahfud MD terkait kasus penembakan Brigadir J. Salah satunya yaitu membuat analisa terkait kasus ini dalam waktu satu bulan ini.
Selain itu, Kompolnas akan mendorong reformasi di tubuh Polri, terutama soal kultural. Sebab, menurut Wahyu, orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang baik di bangku kuliah. Karena itu, tidak mungkin mereka tidak mampu dalam menjalankan tugas seperti olah TKP.
“Reformasi kultural belum jalan, kalau sudah tidak seperti ini. Ini levelnya jenderal, Kombes, Kompol, AKBP ini perwira semua. Harusnya ketika diperintah melakukan hal yang salah, harusnya ditolak,” tambahnya.
Hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Kamis (25/8) memutuskan untuk memecat Ferdy Sambo sebagai anggota Polri secara tidak hormat. Sidang ini digelar karena Sambo menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sambo langsung menyampaikan banding atas putusan tersebut./VoA
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
