Usul Prabowo Subianto soal Zona Demiliterisasi di Ukraina Tuai Kecaman

Deka berspekulasi bahwa pidato Prabowo adalah sebuah stump speech — pidato yang biasa disampaikan politisi yang hendak mencalonkan diri untuk jabatan tertentu — yang bertujuan untuk mengangkat citranya dalam pemilu nanti.

Prabowo, kata Deka, berupaya mengambil hati warga negara Indonesia yang pro-Rusia atau memiliki sentimen anti-Barat.

“Itu berarti pemerintah Indonesia telah menembak diri sendiri dengan menodai reputasi dan ambisi untuk menghadirkan perdamaian global sejati dan menjadi penengah potensial dalam konflik Rusia-Ukraina,” kata Deka.

Menguntungkan posisi Rusia

Ketua ASEAN saat ini Indonesia secara tradisional menjaga hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina dan baru-baru ini berusaha untuk memainkan peran yang lebih aktif pada tingkat global sebagai kekuatan menengah, terutama sebagai pemimpin negara-negara Gerakan Non-Blok yang secara formal tidak menjadi bagian dari setiap blok kekuatan utama.

Jokowi mengunjungi Ukraina dan Rusia tahun lalu dan menawarkan untuk menengahi kedua negara yang sedang berperang tersebut.

Radityo Dharmaputra, dosen hubungan internasional Universitas Airlangga di Surabaya, mengatakan usulan Prabowo mengabaikan situasi di lapangan.

“Paling parah, proposal itu juga menawarkan referendum untuk ‘wilayah yang disengketakan’,” tulis Radityo di Twitter.

“Saat ini, Ukraina berada di atas angin. [Presiden Ukraina Volodymyr] Zelenskyy baru saja mengatakan Ukraina siap melancarkan serangan balik. Lalu mereka tiba-tiba disuruh berhenti dan mundur? Jelas itu tidak masuk akal bagi Ukraina,” kata Radityo.

Dharma Agastia, dosen ilmu politik President University di Cikarang, mengatakan pernyataan Prabowo tersebut kemungkinan besar ditujukan untuk publik domestik menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan 14 Februari tahun depan.

“Tidak ada bukti konkret bahwa pemerintahan saat ini mendukung, atau tidak mendukung, rencana Prabowo itu,” kata Dharma kepada BenarNews.

Kementerian luar negeri Indonesia menolak mengomentari pernyataan Prabowo dan mengarahkan semua pertanyaan tentang pidato tersebut ke Kementerian Pertahanan.

Proposal Prabowo menguntungkan posisi Rusia bahwa konflik harus diselesaikan melalui dialog langsung antara Kyiv dan wilayah yang dikuasai separatis, dan bahwa rakyat Krimea dan Ukraina timur harus memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

Kyiv dan sekutu Barat menolak pendirian ini, menuduh Rusia melanggar kedaulatan Ukraina dan hukum internasional.

Muhammad Waffaa Kharisma, seorang peneliti Centre for Strategic and International Studies di Jakarta, mengatakan bahwa visi Prabowo “terlalu jauh” dan “agak idealis.”

“Sampai sekarang, tidak ada tanda-tanda niat untuk bersepakat atau menetapkan wilayah geografis yang bisa diterapkan untuk zona penyangga tersebut,” katanya. “Masalah kepercayaan antara kedua belah pihak menandakan mereka juga tidak memiliki insentif [untuk berdamai].”

Rusia juga telah menunjukkan tanda-tanda tidak menghormati perjanjian internasional ketika perjanjian itu tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka, kata Waffaa menambahkan.

Prabowo tidak menanggapi permintaan komentar tetapi juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Indonesia tidak memihak dalam konflik tersebut.

“Sebagai menteri pertahanan, beliau mengemban amanat konstitusi kita yaitu aktif mendorong perdamaian dunia dengan tetap menjaga politik luar negeri non-blok,” kata Dahnil kepada wartawan, Minggu./BenarNews