Usul Prabowo Subianto soal Zona Demiliterisasi di Ukraina Tuai Kecaman

Prabowo, yang berencana kembali menjadi calon presiden, dinilai sedang berupaya menaikkan citra pada level internasional.

BN – Usul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membentuk zona demiliterisasi di Ukraina dan memberi kesempatan bagi warga di tanah yang “disengketakan” untuk menentukan nasibnya melalui referendum PBB memicu kecaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Ukraina langsung menolak rencana perdamaian yang diusulkan Prabowo tersebut dan menyebutnya sebagai usul aneh.

Para analis mengatakan usul Prabowo tersebut tidak realistis. Mereka melihat manuver tersebut sebagai upaya Menteri Pertahanan untuk mendongkrak citra internasionalnya menjelang pemilihan presiden tahun depan.

Berbicara pada pertemuan pertahanan Dialog Shangri-La di Singapura akhir pekan lalu, Prabowo mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina harus mundur 15 kilometer dari posisi garis depan masing-masing pihak untuk membentuk zona demiliterisasi yang akan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Referendum PBB juga harus diadakan “untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan,” kata Prabowo pada Sabtu (3/6).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko mengatakan tidak ada “wilayah yang disengketakan” untuk mengadakan referendum. Dia meminta Indonesia untuk mendukung posisi negaranya agar Rusia menarik pasukannya dari tanah Ukraina.

“Di wilayah pendudukan, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida,” kata Nikolenko dalam sebuah pernyataan pada Sabtu. “Rusia harus keluar dari wilayah Ukraina… tidak ada skenario alternatif.”

Usul Prabowo juga mendapat kritik di dalam negeri. Beberapa pengamat mempertanyakan apakah Menteri Pertahanan Indonesia itu memahami dengan baik permasalahan di Ukraina yang memicu konflik tersebut, sejak invasi Rusia pada Februari 2022.

Deka Anwar, analis Institute for Policy Analysis of Conflict di Jakarta, mengatakan proposal Prabowo akan memberi pembenaran kepada Rusia atas agresinya dan bertentangan dengan prinsip integritas wilayah dan penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia sendiri.

“Dia pada dasarnya melegalkan aneksasi wilayah baru yang dicapai melalui cara militer,” kata Deka kepada BenarNews.

“Mendirikan DMZ [zona demiliterisasi] tidak masuk akal untuk Ukraina, tetapi akan menguntungkan Rusia. Zona demiliterisasi yang ideal untuk Ukraina adalah status quo sebelum aneksasi Donetsk dan Luhansk oleh Rusia pada tahun 2014.”

Meutya Hafid, ketua komisi pertahanan dan luar negeri DPR, mengatakan Prabowo harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya, terutama terkait krisis Ukraina.

“Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, terutama di Sidang Umum PBB pada Februari 2023,” ujarnya. “Indonesia termasuk di antara 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.”

Prabowo, yang berencana kembali menjadi calon presiden pada pemilu 2024, dinilai sedang berupaya menaikkan citranya pada level internasional setelah diangkat menjadi menteri pertahanan oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada 2019.

Prabowo telah mengunjungi beberapa negara, termasuk China, Rusia, Turki, dan Prancis, untuk membahas kerja sama pertahanan dan kesepakatan senjata.