Warga Rempang Demo di Mapolda Kepri, Tuntut Penegakan Hukum yang Adil

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda Kepri terkait tuntutan warga Rempang tersebut.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, konflik di Pulau Rempang bermula pada pertengahan tahun 2023, setelah pemerintah menetapkan wilayah tersebut sebagai lokasi pengembangan proyek Rempang Eco-City, yang masuk dalam daftar PSN.

Proyek PSN Rempang Eco-City ini bergerak pesat setelah mendapati angin segar dari investor pertama asal China, Xinyi International Investments Limited, dengan nilai investasi mencapai Rp348 triliun hingga tahun 2080.

Pulau yang dihuni sekitar 7.512 jiwa ini mayoritas diduduki oleh suku Melayu. Hingga saat ini, gelombang penolakan terus bermunculan dari warga di Pulau Rempang. Warga juga terus mendesak Presiden Indonesia, Prabowo Subianto untuk mengevaluasi PSN ini.

Meski begitu, Pemerintah Indonesia terus berupaya menawarkan solusi berupa relokasi dan kompensasi bagi warga yang terdampak. Namun, sebagian besar warga menilai kebijakan tersebut tidak adil dan meminta agar hak-hak mereka sebagai penghuni asli Pulau Rempang dihormati./PT