BATAM-Plt. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam Rafky Rasyid mengaku tidak paham dengan maksud pemerintah pusat atas pergantian pimpinan BP Batam.
Menurutnya, pergantian pimpinan BP Batam sarat kepentingan politik.
“Kalau kita baca, jabatan pelaksana tugas kepala BP Batam yang baru, yaitu sampai April 2019, maka dapat kita simpulkan bahwa pemerintah pusat menunggu hingga selesainya pesta demokrasi 2019. Yaitu Pilpres dan Pileg yang sudah begitu dekat. Kemungkinan setelah Pemilu 2019 kebijakan untuk Batam akan berubah lagi,” kata Rafky pada Selasa (8/1/2019).
Ia juga heran mengapa jabatan Kepala BP Batam yang tadinya sudah definitif diganti dengan Plt secara mendadak.
“Kita para pelaku usaha tidak ingin mencampuri jika ada unsur politik dalam pergantian kepala BP Batam ini. Kita berharap pemerintah pusat bisa melepaskan kepentingan politik dalam kasus Batam saat ini. Karena untuk memecahkan masalah Batam dibutuhkan pemikiran yang jernih tanpa adanya unsur politik,” ujarnya.
Rasyid menegaskan, pihaknya akan selalu menerima siapa pun kepala BP Batam yang ditunjuk oleh pemerintah. Asalkan pro dengan dunia usaha dan FTZ Batam. Pihaknya siap berkerjasama untuk memajukan perekonomian Batam.
“Kita berharap pemerintah pusat segera mengambil keputusan pasti soal Batam. Keputusan permanen yang tidak mudah berganti lagi. Agar memberikan kepastian berusaha di Batam,” harapnya.
Ke depan, diharapkan jangan ada lagi pergantian pimpinan BP Batam. Hal itu menurutnya akan mempengaruhi rasa kepercayaan pihak investor dan berpandangan bahwa kepastian berusaha di Batam sangat rendah.
“Polemik soal Batam dihentikan agar dunia usaha di Batam kembali tenang dan investasi serta proyek yang tadinya tertunda dapat berjalan lagi seperti biasa. Kita tentunya sangat berharap perekonomian Batam dapat tumbuh lagi seperti dulu di atas 7%,” tutupnya.
Editor : Siska
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
