BATAM – Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menegaskan bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2019 mendatang seluruh kapal di wilayah perairan Indonesia wajib mengaktifkan Automatic Identification System (AIS).
Heru mengatakan, banyak Kapal yang melakukan aktifitas Ship to Ship (STS) dengan mematikan AIS agar tidak terpantau.
“Kita telah berkerja sama dengan Ditjen Perhubungan untuk memberlakukan kewajiban AIS kepada seluruh Kapal sesuai dengan PM-7 tahun 2009 tanggal 20 Februari 20019. Pada tanggal 20 Agustus nanti sudah mulai efektif untuk dilaksanakan, kita harapkan teman-teman media menyampaikan ini kepada masyarakat,” ujarnya saat konperensi pers di Pelabuhan Bintang 99, Batuampar, Batam, Kamis (8/8/2019).
Heru menjelaskan, selama ini kapal yang ada di perairan Indonesia hanya mengaktifkan AIS di wilayah tertentu saja. Misalnya Kapal dari Singapura mau menuju Indonesia, kapal tersebut hanya mengaktifkan AIS di wilayah Singapura saja.
“Setelah keluar dari perairan tersebut mereka langsung mematikan AIS, ini jadi sangat sulit melacak aktivitas mereka di wilayah perairan,” jelasnya
Kata Heru, pihaknya akan mengajak kerjasama kepada negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia untuk bersinergi memberantas mafia yang ada di wilayah Perairan.
“Hal ini sudah kita sampaikan juga dengan Kastam Malaysia dan Singapura untuk lebih bersinergi lagi memberantas para mafia-mafia ini, karena tidak hanya satu negara saja yang dirugikan tapi negara-negara terkait juga mendapatkan kerugian dari kelakuan para mafia ini,” pungkasnya.
Penulis : Shafix
Editor : Rudiarjo Pangaribuan
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
