Mahasiswa menuntut anggota Dewan Terpilih membuat Kontrak Politik
BATAM – swarakepri.com : Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di jalan Engku Putri depan Gedung DPRD Batam, pagi tadi, Jumat(29/8/2014) pukul 10.15 WIB menuntut agar anggota DPRD Batam terpilih 2014-2019 yang akan dilantik siang nanti membuat kontrak politik dengan para mahasiswa.
Aksi unjuk rasa yang dikawal ketat aparat Kepolisian ini berlangsung sekitar 1 jam dan sempat mengganggu pengendara yang melintas di jalan Engku Putri. Setelah menyampaikan orasinya, sekitar pukul 11.00 WIB para pengunjuk rasa memilih membubarkan diri untuk melaksanakan ibadah Sholat Jumat.
“Mohon jembatani kami untuk bisa bertemu dengan anggota DPRD terpilih. Kami akan Jumatan dulu, nanti akan lagi untuk berunjuk rasa,” ujar Rizki Firmanda selaku koordinator aksi.
Sebelumnya para pengunjuk rasa sempat berupaya memaksa masuk ke lingkungan Gedung DPRD Batam untuk menemui anggota DPRD terpilih yang akan dilantik namun dilarang oleh aparat kepolisian. Jumlah personel yang lebih banyak akhirnya menyurutkan niat pengunjuk rasa untuk tetap memaksa masuk dan akhirnya memilih berorasi di jalan engku putri yang berada didepan gedung dewan tersebut.
Kepada SWARAKEPRI.COM, Rizki mengaku sempat dipukuli oleh oknum petugas Kepolisian saat pengunjuk rasa mencoba masuk ke lingkungan gedung DPRD Batam.
“Tadi saya diamankan di kantor Walikota Batam dan sempat dipukuli oleh beberapa oknum Polisi. Saya juga diancam akan ditangkap jika kembali melakukan unjuk rasa,” jelasnya usai pengunjuk rasa membubarkan diri.
Rizki juga mengatakan bahwa saat diamankan di Kantor Walikota Batam ia juga bertemu dengan Kapolresta Barelang Kombes Hendro Suhartiyono. “Pak Kapolres mengatakan pengunjuk rasa tidak boleh masuk ke lingkungan DPRD Batam karena sudah disterilkan,” ujarnya.
Dalam orasinya mahasiswa menuntut kepada anggota DPRD terpilih periode 2014-2019 untuk membuat kontrak politik dengan para mahasiswa diantaranya, memperjuangkan aspirasi rakyat dan merealisasikan janji-janji politiknya selama masa kampanye, memperjuangkan pengadaan kursi-kursi sekolah dan renovasi gedung sekolah yang sudah tidak memadai terutama didaerah hintarland, menambah pos anggaran untuk pendidikan di APBD Batam, melaksanakan revisi perda kelistrikan kota batam, mengawasi proyek-proyek pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, mengawasi pelayanan publik dan retribusi parkir serta memperjuangkan hak-hak buruh, insan akademik dan masyarakat pada umumnya.(redaksi)