BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam lebih transparan soal penanganan Covid-19. Transparansi ini menurutnya dapat mengurangi keresahan yang terjadi di masyarakat.
“Pemko harus transparan dan terbuka dalam penanganan Covid-19,” tegas pria yang akrab disapa Cak Nur ini kepada swarakepri, Kamis (16/4/2020).
Cak Nur mengatakan bahwa rencana penerapan status di Kota Batam sangat penting untuk dijelaskan kepada masyarakat.
“Rencana status Kota Batam itu bentuknya apa? Apakah karantina wilayah atau PSBB? perlu ada penjelasan bedanya sistem ini,” ujar dia.
Tak hanya itu, anggota Fraksi PDI P itu juga pertanyakan sejauh mana persiapan pemerintah kota saat ini untuk menerapkan kebijakan karantina atau PSBB. “Kapan waktunya mau diberlakukan?,” tanyanya.
Pertanyaan lainnya yang penting untuk di jawab Pemko Batam secara terbuka adalah alokasi APBD serta jumlah dana bantuan yang terkumpul dari berbagai pihak untuk penanganan Covid-19 di Kota Batam.
“Berapa biaya penanganan Covid-19 dari APBD dan berapa banyak dapat bantuan dari pihak ketiga termasuk dari para pengusaha?,” tanya Cak Nur lagi.
Pentingnya keterbukaan ini menurut Cak Nur adalah sebagai wujud gotong royong antara pemerintah dengan masyarakat sekaligus pemerintah membiasakan terbuka soal pelayanan publik.
DPRD Kota Batam, seperti yang dikatakan Cak Nur, sangat memaklumi keresahan masyarakat dengan kebijakan pemerintah Batam yang terkesan berubah-ubah.
Sementara di sisi lain pemerintah pusat menghendaki percepatan penanganan Covid-19. Maka pemerintah daerah juga harus menyesuaikan kondisi dan situasi.
“Apalagi sekarang sudah jadi darurat nasional tentu kebijakannya harus berbanding lurus degan pemerintah pusat,” tutup dia.
Shafix
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
