BATAM – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau(Kepri), Uba Ingan Sigalingging menyoroti berbagai keputusan pemerintah yang menyangkut kepentingan publik dalam acara “Dialog Etik dan Kebijakan Publik” yang digelar LSM Gerakan Bersama Rakyat(Gebrak) di Hotel Travelodge Batam, Rabu(10/11/2021).
Dalam acara ini, juga mengadirkan pembicara lainnya yakni Pengamat Kebijakan Publik, Rocky Gerung dan Pengajar Pesantren Ekologi Misykat Al Anwar Bogor Roy Murtadho.
Uba Ingan mengatakan, terkait kebijakan publik, belakangan ini penyikapan terhadap berbagai keputusan yang dilakukan pemerintah terkait kepentingan publik itu sering dianggap sudah sepatutnya begitu.
“Saya ambl contoh beberapa kasus, misalnya ketika pemerintah memutuskan menetapkan harga PCR yang tadinya Rp1 juta kemudian(harga) turun, masyarakat mengganggap ini sebagai cobaan hidup,”ujarnya.
Menurut Uba, seharusnya ada koreksi atau pertanyaan terkait kebijakan tersebut, karena yang mengalami langsung adalah masyarakat yang mengalami kesulitan di masa pandemi.
“Dalam situasi ini patut kita mempertanyakan hal tersebut, saya kira itu satu hal penting terkait dengan kebijakan publik,”tegasnya.
Uba membeberkan bahwa wilayah Kepri yang 96 persen merupakan lautan, hampir 95 persen Pendapatan Asli Daerah(PAD) nya dari pajak kendaraan, dari laut tak ada.
“Tiba-tiba kita yang tadinya bisa mendapatkan anggaran dari labuh jangkar senilai Rp200 miliar hilang diambil oleh pusat. Ini salah satu yang menurut kami arogansi pemerintah terhadap daerah yang mana hal tersebut sebenarnya adalah hak provinsi kepri,”tegasnya.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
