JAKARTA – Kasus pembunuhan dan mutilasi warga sipil yang diduga melibatkan anggota TNI merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan harus dituntaskan. Panglima TNI bertekad menegakkan transparansi.
Kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Papua di kampung Pigapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika yang diduga melibatkan enam anggota TNI menjadi perhatian luas berbagai kalangan, tidak terkecuali anggota Komisi I DPR.
Dalam rapat kerja antara Komisi I DPR dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Senin (5/9), anggota Komisi I dari PDI-Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap empat warga Papua yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diungkap secara tuntas.
“Bagaimana seolah-olah kita menempatkan kasus mutilasi sekedar bergeser urusan polisi. Polisi gelar perkara selesai. Saya akan tindak tegas, presiden mendukung panglima TNI untuk membantu, pak bukan itu poinnya. Tapi telisik ke belakang ada apa sih pak. Tentara Amerika yang perang di wilayah operasi, Afghanistan tidak ada yang se bar bar itu. Kok masih ada tahun 2022 seperti itu,” ujar Effendi Simbolon.
TNI Janji Penyelidikan Transparan
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggarisbawahi penyelidikan akan berlangsung transparan, dan memastikan bahwa tidak ada satu prajurit pun yang lolos dari hukum serta siap menyisir lebih jauh siapapun yang terlibat kasus ini.
“Sehingga mereka tahu akibat dari perbuatan itu apa sih. Jadi enggak bisa lagi semaunya sendiri atau mengira bahwa mereka punya hak,” ucap Andika.
Ditambahkannya, evaluasi juga akan dilakukan pada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua.
Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjelaskan lembaganya saat ini sedang menyelidiki terkait kasus mutilasi terhadap warga sipil di Papua yang melibatkan anggota TNI. Penyelidikan ini belum diketahui sampai kapan.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
