JAKARTA – Pemilu Serentak 2024 mendatang akan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan Pemilu Serentak 2019 lalu. Oleh karenanya, agenda Pemilu Serentak 2024 harus dipastikan berjalan secara profesional, independen, dan mengedepankan nilai-nilai integritas.
Untuk mendukung hal tersebut, pemanfaatan teknologi informasi menjadi mutlak guna meningkatkan kualitas demokrasi. Hal itulah sebagian yang menjadi kesimpulan rapat kerja antara Komite I DPD RI dengan KPU dan Bawaslu, pada Selasa, 8 November 2022, di Komplek Parlemen, Jakarta.
Anggota DPD RI Perwakilan Kepri, Dr. Richard Pasaribu dalam kesempatan itu menyampaikan pengalamannya yang cukup menguras energi, sumber daya dan biaya ketika mengawal proses penghitungan suara mulai dari TPS sampai ke pleno rekapitulasi suara Nasional pada saat menjadi Calon Anggota DPD RI tahun 2019.
“Rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang cukup menguras energi, sumber daya dan biaya bagi peserta Pemilu, terutama calon perseorangan DPD RI, karena kita harus menyiapkan saksi di semua tahapan rekapitulasi suara. KPU dan Bawaslu harus mencari terobosan agar proses rekapitulasi suara bisa lebih efektif dan efisien,” pinta Richard.
Menurut Dr. Richard Pasaribu, perkembangan teknologi informasi (TI) yang berkaitan dengan percepatan rekapitulasi suara dan pengawasan Pemilu harus lebih dimasifkan lagi dalam sosialisasinya dan para penyelenggara Pemilu pun harus bisa beradaptasi dengan baik dengan perkembangan di era digitalisasi tersebut.
“Pemanfaatan TI menjadi keharusan, misalnya setelah rekapitulasi suara di TPS telah selesai maka dengan memanfaatkan IT hasil Pemilu sudah bisa didapatkan segera. Untuk itu regulasi melalui Peraturan KPU dan Perbawaslu agar diakomodir dan diupayakan,” pungkas Richard.
Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan, berdasarkan data agregat jumlah penduduk Indonesia sampai dengan semester I 2022, sebesar 275.361.267 jiwa. KPU sendiri juga akan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan menggunakan data pemilih pada 2019.
Menurutnya, kedua data kependudukan tersebut serta data penduduk pemilih Pemilu telah disiapkan Pemerintah, dan KPU sendiri juga telah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Hasyim mengatakan, hasil rekapitulasi data pemilih sampai Oktober 2022, data pemilih yang ada sebanyak 189.269.090 orang. Angka tersebut mengalami penurunan karena makin tertibnya administrasi kependudukan.
“Mohon dukungan dari Anggota DPD RI untuk dapat memastikan para konstituen di daerah masing-masing masuk ke dalam daftar pemilih. Kami harap agar tidak ada warga negara yang tidak masuk dalam daftar pemilih,” pintanya.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
