Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan akan banyak kasus korupsi yang ditunda ditangani karena Kejaksaan Agung dan Polri tidak ingin dituduh mempolitisir kasus-kasus yang dilaporkan, termasuk laporan dugaan penyalahgunaan bansos. Apakah berarti penegakan hukum di tahun pemilu ini stagnan?
JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan saat ini terjadi stagnasi penegakan hukum dan potensi merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin beberapa bulan lalu yang mengakui lemahnya pengawasan penegakan hukum kedua institusi yang mereka pimpin.
Hal tersebut merupakan kesimpulan dari beberapa kebijakan keliru yang dikeluarkan kedua instansi ini, antara lain kebijakan untuk menangguhkan penindakan hukum terhadap peserta pemilu yang diduga terlibat korupsi.
“Salah satu yang menyebabkan Indeks Persepsi Korupsi kita anjlok adalah korupsi di sektor politik. Oleh sebab itu, segala potensi tindak pidana korupsi harus diatasi dengan penegakan hukum yang kredibel,” ujar Kurnia saat berbicara dalam jumpa pers saat merilis “Pandangan Pemberantasan Korupsi 2024” Senin lalu (29/1),
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum kasus korupsi tidak boleh ditunda, apalagi dengan alasan yang dibuat-buat seperti pemilihan umum.
Menurutnya, menjelang pemiihan umum inilah politisi berupaya mencari dana untuk membiayai kegiatan politiknya dan mendulang suara.
PPATK Paparkan Transaksi-Transaksi Mencurigakan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa kali menyampaikan temuan transaksi mencurigakan menjelang Pemilihan Umum 2024, misalnya transaksi mencapai Rp1 triliun dari kejahatan lingkungan yang mengalir ke anggota partai politik. Selain itu, 36,6 persen dana dari Proyek Strategis Nasional mengalir ke politisi dan aparatur sipil negara.
Temuan PPAT ini, ujar Kurnia, menunjukkan potensi korupsi serta pelanggaran sumber daya dan fasilitas negara saat pesta demokrasi ini.
Para aktivis membawa raket dan topeng bergambar Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat aksi protes di luar gedung KPK atas penangkapan Firli di Jakarta, 23 November 2023 lalu.
Selain mendesak penuntasan perkara korusi, ICW juga mendesak KPK untuk fokus pada pengembalian kerugian negara akibat korupsi.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
