KARIMUN – Kenaikan pass pelabuhan yang diterapkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungbalai Karimun dari Rp 2.500 menjadi Rp6.000 mendapat kecaman dari DPRD Karimun. Pasalnya, dewan banyak menerima keluhan dari masyarakat yang menilai kenaikan tersebut terlalu tinggi.
Untuk membuktikan informasi masyarakat tersebut, Ketua DPRD Karimun HM Asyura sengaja membawa rombongan Komisi III melakukan sidak ke pelabuhan Tanjungbalai Karimun, Selasa (24/11) sore. Asyura bahkan sengaja masuk ke pelabuhan dengan berpura-pura hendak berangkat ke Batam, ia kemudian membeli tiket masuk seharga Rp6.000.
“Saya sengaja ke pelabuhan dan membeli tiket masuk seharga Rp6.000. Ternyata apa yang disampaikan masyarakat itu benar. Saya pertanyakan kemana saja aliran dana Rp.6000 itu kepada pegawai Pelindo yang kebetulan berada di pelabuhan. Mereka menyebut, Rp3.000 untuk Pelindo, Rp2.000 untuk BUP dan Rp1.000 untuk Koperasi,” kata Asyura, Rabu (25/11).
Asyura kemudian mempertanyakan apakah kenaikan pass pelabuhan sebesar 140 persen itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat? perwakilan PT Pelindo mengaku kalau kenaikan itu belum disosialisasikan sama sekali. Asyura yang mendengar jawaban itu jadi meradang, dia menyebut Karimun adalah negeri bertuan, ada Pemkab dan DPRD sebagai lembaga pemerintahan.
“Mana surat pemberitahuan kepada DPRD dan Pemkab Karimun. Apa kalian melakukan sosialisasi dulu. Karimun ini negeri bertuan. Disi ada Pemkab dan DPRD. Apapun yang dilakukan haruslah diberitahukan dulu kepada kami. Kami tak mau juga, dengan kenaikan pass pelabuhan ini, kami yang dicari masyarakat,” terang Asyura.
Asyura kemudian meminta PT Pelindo dan BUP Karimun untuk menjelaskan kenaikan tersebut di Kantor DPRD Karimun, Rabu (25/11). Dalam pertemuan di ruang kerjanya, PT Pelindo dan BUP Karimun selaku operator pelabuhan yang memungut pass pelabuhan tersebut meminta maaf sembari menunjukkan dasar kenaikan pass pelabuhan dan kemana saja uang itu disalurkan.
Sementara, Manejer Bisnis PT Pelindo I Cabang Tanjungbalai Karimun Junaedi usai keluar dari ruang Ketua DPRD Karimun mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi berupa surat edaran pada masyarakat, dia juga mengakui bahwa setiap perubahan pasti ada masyarakat yang menolak, tapi hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik dan kenyamanan penumpang.
“Kami memaklumi, apapun bentuk perubahan pasti ada penolakan. Termasuk juga kenaikan pass pelabuhan ini. Sekarang tergantung bagaimana kita menyikapi perubahan ini. Kenaikan pass pelabuhan ini untuk kepentingan kita bersama, karena kenaikan pass itu digunakan untuk membenahi sarana di pelabuhan,” ungkap Junaedi.
Junaedi juga menyebut, kalau PT Pelindo dan BUP Karimun telah meminta maaf kepada DPRD Karimun karena tidak pernah memberitahukan kenaikan pass pelabuhan tersebut kepada dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat. “Setelah kami jelaskan, maka Ketua DPRD dapat memakluminya,” pungkas Junaedi.
(red/HK)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
