BATAM-Pemerintah Kota Batam menyiapkan Rp 11,4 miliar untuk pengawasan pemilihan kepala daerah. Anggaran ini disiapkan untuk semua kegiatan yang berlangsung di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam.
“Rp 11,4 miliar itu sudah semua. Sudah untuk honor panwascam, termasuk bimtek PTPS (pengawas tempat pemungutan suara),” kata Ketua Bawaslu Batam, Syailendra Reza di Jodoh, pekan lalu.
Menurut Reza, bimbingan teknis bagi PTPS ini yang memakan biaya cukup banyak. Bimtek harus dilakukan dua kali, dengan peserta mencapai ribuan orang sesuai jumlah TPS di Batam nantinya.
“Bimtek PTPS ini yang memakan biaya banyak. Harus sewa fasilitas. Orangnya banyak. Kemarin (Pemilu lalu) 3.000-an. Sekarang mungkin berkurang,” ujarnya.
Reza mengatakan jumlah TPS nanti kemungkinan besar berkurang dibanding pemilihan presiden-wakil presiden serta pemilihan legislatif April 2019 lalu.
Pada pemilu lalu, jumlah pemilih per TPS hanya maksimal 300 orang disebabkan kotak yang dipilih cukup banyak. Sementara pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun depan, warga hanya memilih wali kota-wakil wali kota serta gubernur-wakil gubernur.
“Untuk pilkada nanti bisa 500-800 orang pemilih per TPS. Perkiraan PTPS kita rekrut 1.800. Kalau bertambah otomatis kita sesuaikan,” kata dia.
Anggaran yang didapat dari Pemko ini, sambung Reza, lebih besar dibanding pemilu sebelumnya. Antara lain karena lamanya waktu menuju hari H pemilihan.
“Dulu masa kerjanya 7-9 bulan. Sekarang hampir setahun,” sebutnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi berjanji akan segera mencairkan anggaran untuk Bawaslu. Anggaran ini akan ia cairkan di akhir Desember 2019 atau awal Januari 2020.
“Minggu depan saya cairkan semua, Rp 11,4 miliar. Sehingga tidak ada lagi alasan honor tak keluar,” kata Rudi usai menghadiri pelantikan 36 panitia pengawas kecamatan (panwascam) di Hotel Pacific Palace, Senin (23/12). (MCB)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
