Darwis menjelaskan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan penduduk miskin ekstrem dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data dasar dan menyelenggarakan survei sebagai sarana evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem yang merupakan bagian dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas).
“Sedangkan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang saat ini sedang disusun rancangan Peraturan Presiden nya, BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) mulai tahun 2022 dan menetapkan standardisasi kualitas pemutakhiran berkelanjutan” ucap Darwis.
Untuk itu dengan waktu persiapan dan pelaksanaan yang cukup singkat yaitu masing-masing 1 bulan dimana pelaksanaanya pada Bulan Oktober, dan seluruh penduduk di data, dibutuhkan sekitar 3.505 petugas, Darwis menyampaikan permohonan dukungan Gubernur Ansar untuk diteruskan kepada Pemko dan Pemkab se Kepri terhadap pelaksanaannya.
Gubernur Ansar pun dengan tangan terbuka menyatakan akan mendukung penuh pelaksanaan pendataan tersebut. Gubernur akan membawa pembahasan pendataan Regsosek ini pada rapat rutin OPD serta akan mengundang pemko dan pemkab se Kepri melalui video conference./Humas Pemprov Kepri
Page: 1 2
Padang, 9 Juni 2026 – Persaingan industri otomotif nasional semakin dinamis seiring masuknya berbagai merek…
Jakarta, 8 Juni 2026 – Upaya pemerintah dalam mempercepat transisi menuju transportasi berkelanjutan terus menunjukkan…
Adapundi kembali menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan bertema “Duit Digital: Pintar Genggam Keuangan Bersama Pindar” di…
K Mall kembali memperkuat posisinya sebagai destinasi gaya hidup dan komunitas di kawasan Jakarta Pusat…
Lintasarta memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi industri di era AI melalui jasa andalan Intelligent Core—The…
Banyak orang baru mulai memikirkan kebutuhan keuangan ketika waktunya sudah dekat. Padahal, semakin besar kebutuhan…
This website uses cookies.