BATAM – Aliansi Rakyat Batam Bergerak (ARBB) akan memulai aksi unjuk rasa di Badan Pengusahaan(BP) Batam hari Kamis(15/12/2016) mendatang. Aksi ini merupakan rangkaian unjuk rasa yang rencananya dilakukan selama satu bulan penuh.
Ketua ARBB Edy Susilo mengatakan dalam aksi unjuk rasa Kamis mendatang, akan menurunkan ratusan massa dan mendirikan tenda di depan kantor BP Batam sebagai bentuk keprihatinan masyarakat terhadap perekonomian Batam.
“Kita meminta BP Batam segera mencabut seluruh lahan tidur tanpa pandang bulu, dan menghapus UWTO bagi perumahan rakyat,” tegas Edy, Sabtu (10/12/2016) malam.
ARBB kata Edy, juga mendesak BP Batam segera membuka pelayanan publik yang sempat ditunda karena sangat merugikan masyarakat Batam.
“Kami minta BP Batam supaya memiliki nyali dan tidak bersekongkol dengan mafia-mafia lahan dengan mencabut seluruh lahan tidur, karena jelas-jelas sangat mengganggu pembangunan dan kemajuan Batam,” jelasnya.
Ia juga meminta Menko Perekonomian segera menyelesaikan revisi Undang-undang yang terkait dengan UWTO.
“Jangan diperlambat merevisi, karena masyarakat tidak mau menunggu terlalu lama mengingat paska perubahan tarif UWTO jelas-jelas perekonomian Batam sangat berbahaya,” ujarnya.
Edy juga meminta KADIN Batam dan Kepri agar lebih maksimal untuk mendobrak Pemerintah Pusat dan Dewan Kawasan terkait permasalah UWTO.
“Jangan sampai masyarakat menganggap KADIN sudah masuk angin,” tegasnya.
Meski demikian, Edy juga mengapresiasi usulan dari tim teknis Dewan Kawasan yang dikabarkan mengusulkan kenaikan tarif UWTO tertinggi sebesar 150 persen untuk industri dan jasa, dan untuk perumahan rakyat gratis paska ditundanya PMK No.148 tentang tarif baru UWTO.
“Aksi ini juga sebagai bentuk dukungan kepada tim teknis Dewan Kawasan,” pungkasnya.
Roni Rumahorbo