LINGGA – Pemerintah Kabupaten Lingga melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Lingga di Gedung Nasional Dabo Singkep, Rabu(30/1/2019). Kerjasama tersebut terkait pengawasan dan pendampingan penggunaan dana Desa tahun 2019.
Dalam kesempatan tersebut juga digelar dialog interaktif tentang terkait pelaksanaan pembangunan serta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, tentang kegiatan pembangunan sarana dan perasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
Bupati Lingga, Alias Wello berharap dana desa bisa digunakan secara maksimal, namun jangan sampai melanggar hukum yang berlaku, karena segala kegiatan akan ada pengawasan dan pendampingan dari Kejaksaan.
“Diharapkan agar dapat melaksanakan anggaran itu tidak hanya pada pembangunan fisik saja, namun harus juga pada pembangunan pertumbuhan perekonomian masyarakat,” ujar Bupati kepada Lurah dan Kepala Desa yang hadir.
Sementara itu Kepala Kejaksaan(Kajari) Lingga Imang Job Marsudi berharap para Lurah dan Kepala Desa bisa berkonsultasi jika ada keraguan dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa.
“Jika ada keraguan dalam pelaksanaan pengunaan anggaran silakan berkonsultasi dengan kita. Gunakanlah dana tersebut demi untuk kepentingan pertumbuhan desa, namun jangan sampai menabrak hukum yang berlaku,”paparnya.
Kajari menjelaskan bahwa anggaran dana desa cukup besar yakni mencapai hampir Rp 2 Miliar, sedangkan untuk kelurahan itu hanya Rp 350 jutaan.
“Kita berharap agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran,”pungkasnya.
Pantauan swarakepri.com, kegiatan penandatanganan MoU dan dialog interaktif juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lingga, Sekretaris Daerah (Sekda), Kapolres Lingga yang diwakili Satreskrim Polres Lingga, Danlanal Dabo Singkep, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Lingga.
Penulis : Ruslan
Editor : Rudiarjo Pangaribuan
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
