BATAM – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi kepri, Uba Ingan Sigalingging pertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam menyiapkan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.
Pasalanya dokumen Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) belum juga diterbitkan jelang rapat pembahasan yang diagendakan pada Rabu, (13/11/2019) pukul 10.00 Wib.
“Jangankan masyarakat umum, anggota dewan saja tidak bisa mengakses (dokumen KUAPPAS),” jelas pria yang akrab disapa Uba ini di Batam Centre, Selasa (12/11/2019).
Tidak adanya dokumen KUAPPAS inilah yang kemudian membuat Uba menuding Pemprov Kepri tak serius dalam menyiapkan perencanaan anggaran daerah.
“Saya rasa jika ada persoalan antara Sekda Provinsi dengan Plt Gubernur, jangan kemudian mengorbankan kepentingan masyarakat luas,” tegas Uba.
Lebih jauh, anggota Fraksi Harapan (Hanura-PAN) ini menilai bahwa ada upaya untuk mensetting agar pembahasan APBD Kepri 2020 menjadi tidak maksimal.
“Ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang sengaja menutup akses informasi pembahasan APBD dari publik,” terang Uba.
Padahal jika daerah mampu menyelesaikan pembahasan rancangan APBD sebelum tanggal 30 November 2019, pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri memberikan insentif sebesar RP 40 miliar.
“Jangan nanti hanya mengejar insentif lalu mengesampingkan pembahasan penting untuk daerah selama setahun ke depan,” ujar anggota Komisi I DPRD Kepri ini.
Uba pesimis jika dalam waktu yang relatif singkat ini DPRD dan Pemprov Kepri dapat menghasilkan rumusan APBD tahun 2020 dengan maksimal.
Pasalnya menurut dia anggota dewan tidak mendapat banyak waktu guna melihat potensi pendapatan bagi daerah yang nantinya dapat menunjang pendapatan asli daerah (PAD).
Misalnya saja potensi yang dapat digali dari labuh tambat di perairan Kepri. Beberapa waktu yang lalu Badan Pengusahaan (BP) Batam pernah merilis bahwa potensi dari aktivitas laut mencapai Rp 1.4 triliun.
“Potensi seperti ini yang menurut saya harus dapat dimaksimalkan oleh Pemprov dalam merumuskan anggaran daerah,” terangnya.
Ia lantas melihat kesiapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri dalam pembahasan perencanaan APBD 2020. Seperti halnya Kota Batam yang akan melakukan rapat paripurna RAPBD 2020 pada tanggal 18 bulan ini.
“Bagaimana Pemprov bisa mengoreksi APBD setiap Kabupaten/Kota sementara APBD Provinsi saja tidak dibahas secara maksimal?,” tanya Uba menyudahi.
(abidin)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
