BATAM – Sekretaris Konsulat Cabang (KC) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Suprapto mengatakan Undang-undang Tax Amnesty merupakan suatu kebijakan yang secara tidak langsung hanya menguntungkan para pengusaha.
“Ini jelas sebuah bentuk ketidakadilan pemerintah kepada rakyat, sangat jelas para pengusaha hanya membayar beberapa persen dari pajak yang seharusnya ditanggung,” ujar Suprapto di depan Kantor Wali Kota Batam, Kamis (29/9/2016).
Dia mengatakan, pengusaha mau membayar pajak ketika diampuni dan itu pun tidak seluruhnya dibayar, Pemerintah seharusnya bersikap bijak dan memberikan sanksi terhadap pengusaha yang tidak bayar pajak.
“Mereka sebenarnya tidak taat pajak, kenapa tunggu ada pengampunan baru mereka mau bayar pajak, ini suatu pelajaran bagi Pemerintah kita, selama ini pemerintah menyanjung bahkan menyambut dengan karpet merah, seakan-akan slogan Orang pintar taat pajak hanyalah sebuah slogan semata,” tambahnya.
Suprapto juga sangat menyayangkan sikap Pemerintah yang tidak memberikan sanksi terhadap pengusaha yang tidak mau membayar pajak selama ini.
“Ini sangat disayangkan, kalau pengusaha memang taat pajak, kenapa tunggu ada pengampunan pajak dulu baru mereka mau membayar pajak, itupun hanya beberapa persen dari yang seharusnya dibayarkan,” tuturnya.
Dia mengatakan kalau masalah taat pajak, kaum buruh jauh lebih taat daripada pengusaha dan taat pajak tersebut wajib di ikuti buruh, yang mana setiap bulannya kaum buruh wajib membayar Pajak PPH 21 sebanyak lima persen dari upah yang mereka terima.
“Maka dengan tegas kami meminta kepada Pemerintah supaya mencabut Undang-undang Tax Amnesti,” tutupnya.
Pantauan lapangan, sekitar 10 orang perwakilan buruh melakukan perundingan dengan Wali Kota Muhammad Rudi dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Batam, Kapolresta Barelang, Kadisnaker Batam dan Kadisnaker Kepri.
RONI RUMAHORBO
Leave a Reply
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
