BATAM – Beberapa Partai Politik yang mengatasanamakan dirinya Aliansi Partai Peserta Pemilu mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) Batam untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaran pemilu legislatif 2019 di Kota Batam, Senin(29/4/2019). Beberapa Partai Politik yang hadir diantaranya, PKPI, Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan(PPP).
“Kami memberikan dukungan penuh kepada Komisioner Bawaslu Kota Batam untuk menindaklanjuti semua laporan dan dugaan kecurangan yang terjadi di TPS seluruh kota Batam,” ujar Jurado Siburian selaku Ketua PKPI Kota Batam saat melakukan pertemuan dengan Bawaslu.
Jurado mengaku bahwa kedatangannya juga untuk mempertanyakan surat dari PKPI tanggal 22 April 2019 lalu yang belum mendapat jawaban dari Bawaslu Batam.
“Hari ini(Senin), kami(PKPI) juga menyampaikan surat yang kedua tentang dugaan pelanggaran pemilu yang ada di Kota Batam terkhusus untuk Dapil Sagulung dan Batu Aji,” tegasnya.
Menurut Jurado, di Dapil Batu Aji dan Sagulung diduga terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum KPPS atau oknum RT yang kongkalikong dengan beberapa oknum Caleg. “Banyaknya mobilisasi massa oleh oknum Ketua KPPS yang diduga kongkalikong dengan salah satu caleg untuk mempermainkan kertas undangan(C6),” bebernya.
Jurado juga meminta Bawaslu Batam melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap oknum KPPS yang diduga terlibat dalam kecurangan pemilu legislatif.
“Dari saksi kami dan informasi yang kami dapat, telah terjadi banyak dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemilu, diantaranya kekurangan surat suara, keterlambatan kotak suara sampai di TPS,” jelasnya.
“Ada beberapa poin-poin yang kami temukan, diantaranya banyaknya Caleg yang memainkan uang untuk mempengaruhi masyarakat, memberikan sesuatu untuk dipilih,” bebernya.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPD Partai Perindo Kota Batam Anang Adhan. Anang mengatakan adanya dugaan permainan yang dilakukan oleh oknum KPPS saat penghitungan suara. Ia juga menyoroti soal lamanya waktu pengitungan suara yang dilakukan mulai pukul 12 siang hingga pagi hari.
“Ada temuan dilapangan, misalnya suara saya seharusnya ada 32, tapi setelah dilihat dari hasil C1, suara saya jadi 3. Dari hasil C1 yang kita lihat, banyak KPPS menulis Form C1 tersebut. bukan dari saksi. Kita masih mencari buktinya sekarang, untuk membuktikan ada permainan dari KPPS,” bebernya.
Anang menduga ada kesengajaan dari oknum KPPS mendelay waktu penghitungan suara. Selain itu ada dugaan mobilisasi massa yakni banyak terjadi pemanggilan dari KPPS berdasarkan nomor saja, tanpa memperlihatkan eKTP.
Sementara itu, Sekretaris Partai Persatuan Pembangan (PPP) Kota Batam, Eki Kurniawan menyampaikan temuan terkait ketidaksiapan kelengkapan alat pemilu, baik itu kotak suara dan pendistribusian undangan yang tidak sesuai dengan DPT yang sudah dibuatkan KPU.
“Yang sudah masuk DPT tidak bisa ikut memilih karena undangan tidak ada, adanya mobilistas warga, contoh di TPS 41 Tanjung Uncang(Sintai).
“Kami atas nama aliansi partai peserta pemilu kota batam meminta ketegasan dari Bawaslu atas laporan yang kami berikan,” harapnya.
Sementara itu Komisioner Bawaslu Batam, Mangihut Rajagukguk memberikan apresiasi atas kedatangan beberapa pengurus partai politik tersebut. :
“Kami mengapresiasi ada beberapa partai politik yang sudah datang mendukung kami untuk menuntaskan kasus-kasus yang sudah kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Menurut Mangihut, beberapa partai politik tersebut menyampaikan adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu 2019, diantaranya terkait distribusi logistik, ada beberapa TPS yang tidak sesuai dengan aturan, terkait daftar pemilih dan mobilisasi.
“Kami menampung dan mengapresiasi atas masukan-masukan itu, dan kami akan menindaklanjutinya,” tegasnya.
Penulis : RD_JOE
Editor : Rudiarjo Pangaribuan
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
