KARIMUN – Anggota DPRD Karimun bersedia menunda seluruh kegiatan proyek fisik pada 2016 ini, karena terjadinya defisit anggaran di daerah tersebut.Dewan bersedia mengalihkan anggaran yang ada untuk belanja rutin seperti gaji tenaga honor dan insentif kesra Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Karena kondisi anggaran kita terus mengalami defisit, maka kami bersedia menunda seluruh kegiatan proyek fisik pada tahun ini. Kalau dipaksakan juga membangun, sementara hanya akan membuat utang, lebih baik anggaran yang ada digunakan untuk membayar belanja rutin,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Karimun Yusuf Sirat, Rabu (18/5).
Kata Yusuf, keterbatasan persediaan anggaran saat ini, harus disikapi dengan bijak oleh eksekutif dan legislatif. Anggaran yang ada harus benar-benar digunakan untuk skala prioritas. Baginya, memenuhi pembayaran tenaga honor dan insentif kesra PNS merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.
“Ibarat kita dalam rumah tangga. Biasanya uang yang ada di rumah bisa untuk memenuhi kebutuhan lain seperti beli pulsa atau membayar iuran tv. Namun, karena pemasukan kurang, tentu yang diutamakan adalah untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Karena itu urusan wajib. Tapi kalau pulsa dan tv masih bisa ditunda,” jelas Yusuf.
Di tempat terpisah Wakil Ketua II DPRD Karimun Bakti Lubis memastikan kalau gaji tenaga honor dan insentif kesra PNS akan dibayarkan penuh sampai akhir tahun. Bahkan, untuk gaji PNS sudah dialokasikan sampai gaji ke-13 dan juga mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Pernyataan Lubis ini, sekaligus mematahkan isu kalau gaji honor dan insentif kesra PNS hanya sampai Agustus.
“Kalau gaji tenaga honor dan kesra PNS itu adalah kebutuhan wajib yang tak bisa ditunda-tunda. Apapun alasannya, pembayaran gaji harus didahulukan. Biarlah kebutuhan lain ditunda dulu, karena bicara gaji adalah urusan perut. Jadi, tak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda atau membatasinya,” jelas Lubis.
Kata Lubis, dia sendiri yang menekankan sekaligus meneken hasil pembahasan alokasi anggaran untuk tenaga honor dan kesra PNS saat rapat bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq bersama jajarannya di rumah dinas Bupati Karimun sekitar 3 bulan lalu. “Gaji honor tetap untuh, begitu PNS bahkan menerima gaji ke-13 dan THR,” pungkasnya.
Sebelumnya, untuk mengatasi defisit anggaran, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Laskar Melayu Bersatu (LMB) Karimun menyarankan agar dilakukan pemangkasan sebagian dana aspirasi milik anggota DPRD Karimun yang dialokasikan melalui sejumlah proyek fisik.
“Dalam keadaan seperti ini, saya harap para politisi yang duduk di DPRD Karimun bisa legowo mengurangi alokasi anggaran proyek pembangunan untuk konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Saya rasa semua anggota dewan bisa berjiwa besar menunda dulu pengerjaan proyek sampai kondisi ini membaik,” saran Ketua DPD LMB Karimun Datuk Panglima Muda Azman Zainal, Jumat (13/5).
Sebab menurut informasi yang dia peroleh, karena kekurangan anggaran yang ada di kas daerah Karimun, pemerintah hanya mampu membayarkan gaji tenaga honor dan insentif kesra Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga Agustus 2016.
“Informasi yang saya peroleh, Pemkab Karimun hanya mampu membayarkan gaji tenaga honor dan kesra PNS hingga bulan Agustus ini. Artinya, keuangan di Pemkab Karimun dalam kondisi yang runyam,” ungkapnya.
(red/HK)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
