Dewan minta Badan Pengawas Perusda Karimun Kerja Maksimal

KARIMUN – swarakepri.com : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun meminta Badan Pengawas Perusda untuk bekerja secara profesional mengontrol perusahaan plat merah milik Pemkab Karimun itu. Harapannya, agar Perusda tidak lagi tersandung masalah hukum.

Hal tersebut disampaikan dalam delapan fraksi DPRD Karimun terkait Perusda Karimun itu pada rapat paripurna pengesahan revisi Peraturan Daerah (Perda) no 01 tahun 2013 tentang Perusda di ruang rapat Balai Long Sari Gedung DPRD Karimun, Jalan Canggai Puteri, Tebing, Jumat (27/2/2015).

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Perusda DPRD Karimun Sulfanow Putra, saat membacakan pandangan Fraksi Golkar meminta kepada Badan Pengawas Perusda untuk menjalankan fungsinya, agar kasus hukum yang menjerat Dirut Perusda lama tidak terulang lagi. Partai Golkar juga meminta kepada Bupati Karimun Nurdin Basirun agar memerintahkan Dirut Perusda Devanan Syam mengelola semua aset Perusda dan kekayaan daerah.

“Di samping itu, Fraksi Partai Golkar juga meminta kepada Perusda agar menguasai seluruh saham stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) Terapung. Jika selama ini sahamnya hanya 51 persen, maka ke depan harus 100 persen milik Perusda,” kata Sulfanow Putra.

Fraksi Partai Demokrat juga meminta kepada Perusda Karimun agar bisa mencarikan sumber pendapatan lainnya, di luar yang telah dilakukan Perusda saat ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karimun. Sehingga, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karimun secara umum.

Sementara, Fraksi Hanura meminta kepada Dirut Perusda agar jangan mengandalkan pendapatan Perusda dari penyaluran air bersih melalui Unit Usaha Air Bersih semata. Perusda harus mampu mencari sumber pendapatan lain, untuk menunjang PAD Karimun.

“Partai Hanura juga meminta agar Perda no 02 tahun 2013 tentang PDAM dijalankan dengan mencari Dirut PDAM,” ungkap Putra.

Fraksi PDIP Plus bukan hanya mengintsruksikan Badan Pengawas Perusda untuk bekerja, melainkan dengan tegas meminta kepada Bupati Nurdin Basirun mengganti semua pejabat di Setdakab Karimun yang saat ini sebagai Badan Pengawas Perusda. Pasalnya, selama ini mereka tidak bekerja secara maksimal hingga Perusda terjerat kasus hukum.

“Fraksi PKS meminta kepada Dirut Perusda sekarang agar bisa menggali sumber-sumber PAD yang baru, dari beberapa sektor yang selama ini belum tergarap. Perusda juga harus bisa mengelola semua aset daerah dan menjaga kekayaan daerah Karimun semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat,” tutur legislator PDIP ini lagi.

Fraksi Partai Gerindra, dalam pandangan akhir fraksinya meminta kepada seluruh pegawai hingga ke tingkat direksi agar bisa meningkatkan kinerjanya. Partai Gerindra juga menginstruksikan kepada Pemkab Karimun untuk mengakomodir pengelolaan aset daerah agar bisa dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat.

Sedangkan, Fraksi PKB hanya meminta Dirut Perusda Devanan Syam untuk terus mencari terobosan baru dan meningkatkan kinerjanya mengembangkan perusahaan plat merah itu untuk memberikan kontribusi besar bagi PAD Karimun. Terakhir, Fraksi Amanat Pembangunan juga meminta agar Perusda bisa lebih baik lagi.

Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq belum bisa memberikan jawaban atas semua pandangan akhir fraksi terkait revisi Perda no 01 tahun 2013 tentang Perusda tersebut. Menurut Rafiq, sebagaimana jawaban tertulis dari seluruh fraksi di DPRD Karimun, maka eksekutif juga akan menyampaikan jawaban secara tertulis nantinya. (Red/HK)