BATAM – Komisi III DPRD Kota Batam kembali menyoal masalah angkutan umum Bimbar. Wakil Ketua Komisi III Arlon Veristo meminta Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satlantas Polresta Barelang lakukan pengawasan ketat terhadap angkutan umum ini.
“Kalau mereka (angkutan Bimbar) memang tidak layak jalan atau beroperasi langsung dikandangi saja atau ditarik untuk ditertibkan,” ujarnya kepada awak media usai rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi III, Senin (19/10/2020).
Arlon merasa prihatin terkait banyaknya laporan masyarakat yang terganggu akibat aksi ugal-ugalan supir angkutan Bimbar.
Menurutnya, tranportasi umum yang ada di Kota Batam adalah kebutuhan masyarakat dan pihaknya juga meminta kepada pemilik kendaraan untuk segera melakukan uji kelayakan (KIR) kendaraan mereka.
“Supir-supir yang membawa kendaraan tersebut harus punya izin atau SIM karena tidak boleh supirnya itu sembarangan,” jelasnya.
Pihaknya menginginkan RDP terkait angkutan umum ini menjadi RDP yang terakhir yang digelar di Komisi III DPRD Kota Batam.
Arlon dan Komisi III menyadari bahwa banyak yang bergantung hidup bekerja sebagai supir angkutan.
Namun, jika masih terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan ini pihaknya tak segan-segan merekomendasikan pencabutan izin kendaraan tersebut.
“Kita masih beri mereka kesempatan untuk melakukan pembinaan. Kalau masih tidak diindahkan, kita juga bakal keluarkan rekomendasi untuk mencabut izin seluruh kendaraan yang ada agar tidak ada lagi yang beroperasi,” pungkasnya./Shafix
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
