TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri meminta Pemerintah Provinsi Kepri khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk menyempurnakan sistem zonasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Pasalnya, hingga kini dewan menilai sistem zonasi pada PPDB online ini dinilai belum efektif meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Kepri.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara di Tanjungpinang, Kamis (4/7/2019).
“Kami menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait rumit dan sulitnya sistem zonasi ini,” ungkap Teddy.
Menurut Teddy, sebagian masyarakat sistem zonasi bahkan sistem online yang diberlakukan Pemerintah Provinsi Kepri belum optimal.
“Pasalnya, meskipun pendaftaran dengan sistem zonasi dan online, masyarakat nyatanya juga harus mengantri dari pagi untuk dapat mendaftarkan anaknya,” tegas Teddy.
Selain itu, sistem verifikasi yang dilakukan sejumlah sekolah secara langsung juga menyebabkan sistem pendaftaran PPDB memakan waktu lama.
“Harusnya jangan verivikasi dihari yang sama, agar benar-benar transparan,” kata Teddy.
Untuk itu, lanjut Teddy pihaknya akan terus mengawasi sistem PPDB online di Provinsi Kepri agar dapat berjalan baik dan lancar.
“Dan untuk Diknas kami mohon untuk sempurnakan, optimalkan kembali sistem ini jangan sampai sistem yang telah memakan anggaran yang besar namun tidak efektif bagi masyarakat,” pungkas Teddy.
Artikel ini disadur dari https://kepriprov.go.id/home/berita/3095
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan RSUD KH. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat,…
Di tengah kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi yang tetap tinggi, mobil bekas semakin menjadi pilihan…
PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Mulai hari ini, Kamis…
Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menegaskan komitmennya…
BATAM - Pengadilan Negeri Batam Kembali menggelar siding kasus pembunuhan berencana terhadap Dwi Putri Aprilian…
BATAM - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Batam mengagendakan Rapat Dengar Pendapat(RDP) terkait…
This website uses cookies.