Komisi I DPRD Batam saat rapat koordinasi dengan Kanpel Batam
BATAM – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Nyangnyang Haris Pratamura meminta aktivitas reklamasi pantai Semakau Kecil yang dilakukan PT TK segera dihentikan, karena sudah membahayakan aktivitas nelayan setempat.
Dia menegaskan sesuai dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2011 dan perpres 125 tahun 2012, semua kegiatan harus disesuikan dengan undang undang dan prosedur yang ada.
“Maka dari itu setiap kegiatan reklamasi, Pemerintah sebagai pemberi ijin harus di kaji dulu,” ujarnya kepada AMOK Group lewat sambungan telepon, Minggu (1/5/2016) sore.
Menurutnya pantai di semakau kecil tidak layak untuk di reklamasi karena tidak ada perputaran keluar masuk air laut saat pasang dan surut.
“Seperti yang ada di Harbour Bay dan Tanjung Uma, nanti pusat pemerintahan jadi bau,” bebernya.
Pemerintah Kota kata Nyangnyang, seharusnya mengkaji terlebih dahulu sebelum mengeluarkan izin-izinnya.
“Pemerintah harus mengkaji dulu, jangan diberikan ijin dulu,” tegasnya.
Dia juga berharap PT TK dan instansi terkait memperhatikan dampak lingkungan terutama warga yang ada di sekitar lokasi.
“Jangan memperhatikan kepentingan sendiri tapi harus lihat efek sampinganya dulu. Banyak yang dirugikan, terutama nelayan setempat,” pungkasnya.
(red/tim)
Palembang, 11 Juli 2025 - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai tanggal 10 Juli 2025…
Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, PT Hino Finance Indonesia berkolaborasi dengan LindungiHutan dalam…
PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat regional. Dalam ajang Alpha…
REA menjalankan program SHINES untuk mendukung lebih dari 600 petani swadaya di Kutai, Kalimantan Timur,…
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau ANTAM memperoleh apresiasi dari Indonesia Commodity & Derivatives Exchange…
Pada Pameran Keamanan Siber Pertahanan Internasional "CYDES 2025", perusahaan keamanan siber Qi An Xin untuk pertama…
This website uses cookies.