BATAM – Ketua DPRD Batam Nuryanto memimpin rapat Rapat Paripurna Ke-19 masa Sidang I tahun 2018, dengan agenda penyampaian hasil reses yang digelar di Gedung DPRD Batam, Batam Centre, pada Kamis (6/12/2018).
Rapat paripurna itu dihadiri oleh Wali Kota Batam, H M Rudi yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsar Achmad, Wakil dan anggota DPRD Kota Batam dan Perwakilan BP Batam, Polda Kepri, Lanal Batam, Kodim 0316, Camat dan Lurah se-Kota Batam, serta Instansi terkait lainnya.
Masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di Dapil masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja.
Dalam rapat paripurna ini, seluruh fraksi menyampaikan hasil reses mereka di Dapilnya masing-masing dari tanggal 15 hingga tanggal 20 Oktober 2018 kemarin.
Sugito selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan bahwa pengurusan KTP, KK dan lainnya cukup lama bahkan bisa memakan waktu hingga 2 tahun serta banyak yang belum selesai.
Ia mengharapkan agar Pemko Batam dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kota Batam dapat meningkatkan kinerja khususnya dalam pelayanan pengurusan KTP, KK agar tidak terlalu lama selama ini masih ada laporan bahwa pengurusan KTP,KK bisa memakan waktu hingga 2 tahun.
Ia juga menyebutkan bahwa program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) terkesan asal bangun tanpa memikirkan kualitas, mutu bangunan.
Fraksi Demokrat melalui jurubicaranya, Mesrawati mengharapkan agar dalam sistem perekrutan lapangan kerja mengutamakan masyarakat lokal dan perlu dilakukan pendataan ulang masyarakat miskin dimana bantuan banyak yang tidak tepat sasaran serta penertiban warnet dan game pada jam-jam sekolah.
Joko Mulyono dari fraksi Golkar menyampaikan bahwa Pemko Batam perlu melakukan pengkajian dan pemerataan terhadap sistem zonasi penerimaan siswa dan penambahan personil Guru serta angkutan Sekolah baik itu di darat maupun laut.
Bustamin dari fraksi Hanura supaya pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pendataan, Pendistribusian raskin serta dana tunai rumah tidak layak huni agar diberikan dengan tepat sasaran.
Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Harmidi perlu dilakukan perbaikan jalan rusak, drainase di pemukiman penduduk, Rumah Ibadah, Posyandu dan sarana lainnya.
Sumber : Wartakepri.co.id
Editor : Siska
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
