KARIMUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Bupati Karimun Tahun Anggaran 2016.
“Kebetulan saya ditunjuk ketua pansusnya, dan kami mulai bekerja membahas poin demi poin LKPj Bupati yang disampaikan dalam rapat paripurna yang lalu,” kata Ketua Pansus LKPj Bupati Karimun M Taufiq di ruang kerjanya, DPRD Karimun, Selasa (4/4).
Pansus, menurut Taufik, akan fokus mendalami capaian pembangunan dan efektivitas penggunaan anggaran 2016, sebagaimana dituangkan Bupati Aunur Rafiq.
“Kita akan kritisi hal-hal yang tidak tercapai selama 2016, di mana kendalanya dan langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala itu. Hal ini akan kami sampaikan dalam rapat paripurna mendatang,” kata dia.
Dia mengatakan, pansus akan bekerja selama sekitar satu bulan untuk menyusun laporannya untuk disampaikan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada 28 April 2017.
Ia juga mengatakan, setelah tanggapan seluruh Anggota DPRD setempat terhadap pemerintah daerah yang tertuang dalam pansus. Maka selanjutnya tanggapan masing-masing fraksi akan menyertai tanggapan pansus tersebut.
“Setelah pansus, baru nanti menyusul dari fraksi,” ujarnya.
Secara terpisah, Ketua Fraksi Amanat Pembangunan Anwar Abubakar mengatakan, fraksinya masih mendalami LKPj Bupati Karimun Aunur Rafiq tersebut.
“Kami akan rapat terlebih dahulu pekan depan, hasilnya kita tuangkan dalam bentuk pandangan fraksi,” kata dia.
Menurut Anwar, Fraksi Amanat Pembangunan yang terdiri atas dua anggota legislatif dari PAN dan dua dari PPP, akan menjadi penyeimbang dengan menyampaikan kritikan-kritikan yang bersifat membangun.
“Sebagai bagian dari partai koalisi, kami dari PAN menginginkan kebijakan pembangunan tidak lari dari visi dan misi bupati, ini yang akan kami kawal,” kata Anwar yang juga Ketua DPD PAN Karimun.
Secara terpisah, Ketua LSM Kiprah John Syahputra menilai, capaian pembangunan sebagaimana dibeberkan Bupati Aunur Rafiq dalam LPKj-nya, relatif stagnan, tidak ada perkembangan pembangunan yang signifikan.
“Memang pada 2016, pemerintah daerah menyatakan anggaran dalam APBD mengalami defisit. Tidak ada yang program pembangunan menonjol selama 2016, melainkan hanya mengerjakan kegiatan yang wajib saja,” tutur John Syahputra.
(RED/ANT)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
