TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang mencari solusi untuk menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Laman Boenda yang digusur Satpol PP.
Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Dicky Novalino mengatakan, hasil rapat yang diadakan di kantor PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) menyatakan, pihak Dewan memberikan waktu sampai dua hari untuk mencari solusi, apakah PKL digeser ke Anjung Cahaya atau Melayu Square.
“Selama dua hari ini kita mencari solusi, bagaimana yang terbaik untuk PKL ini, apakah digeser ke MS atau AC kita belum tahu, saya yakin Pemko dan Dewan pasti ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya,” ujar Dicky, Sabtu (21/12/2019) sore.
Anggota Komisi I lainnya, M. Apriyandi meminta pemerintah jika ingin menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tegakkanlah dengan seadil-adilnya.
“Jika memang berbicara Perda, saya meminta kepada Pemerintah kalau ingin menegakkan Perda, ya seadil-adilnya, contoh ada papan baliho yang penempatannya tidak sesuai dengan Perda, mari kita tumbangkan bersama berani tidak?” tegas anak Wako Tanjungpinang itu.
“Jangan hanya bisa membahas Perda PKL saja, soal isu PKL ini semua daerah ada, orang yang menertibkan PKL pasti membawa Perda, kalau nak membahas Perda, bahas yang besar-besar sekalian,” tambahnya.
Apriyandi melanjutkan bahwa untuk solusi para pedagang, ia sudah menghubungi Wali Kota untuk memberi waktu dan mencari solusi yang terbaik untuk para pedagang.
“Diberikan waktu 2 hari, untuk mencari keputusan, jika sudah ada kebijakan, maka kita akan menaati bersama perintah dari Pemko itu, para pedagang juga sudah setuju untuk memberi waktu dan menaati bersama, saya bersama anggota DPRD yang lainnya, kita di sini mencari jalan tengah,” pungkasnya.
(Ism)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
