BATAM – Ratusan massa Persatuan Pemuda Tempatan(Perpat) Kota Batam melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat(3/5/2019) pagi.
Mereka menuntut Bawaslu Batam menindak tegas dugaan money politik yang diduga dilakukan beberapa oknum Calon Legislatif(Caleg) DPRD Kepri dari Partai Gerindra (NN) dan dugaan mobilisasi massa yang diduga dilakukan Caleg DPRD Kota Batam dari Partai Hanura(RB).
“Kita menuntut terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh beberapa oknum(Caleg). Ada beberapa laporan yang sudah masuk(Bawaslu) dan ada yang sudah diproses, ada yang masih proses pemantauan dan sebatas temuan oleh Bawaslu,” ujar Sekjend Perpat Kepri, Anjas Setiawan.
Anjas menegaskan, pihaknya akan terus memantau dan mengawal proses penanganan pelanggaran pidana pidana pemilu yang ditangani Bawaslu Batam.
“Proses itu akan tetap kita pantau sampai mana Bawaslu untuk menentukan dan memutuskan terhadap pelanggaran pemilu,” tegasnya.
Anjas menjelaskan, ada dua oknum Caleg yang diduga melakukan pelanggaran pidana pemilu yakni caleg untuk DPRD Provinsi dari Partai gerindra(NN) dan caleg untuk DPRD Kota Batam dari Partai Hanura(RB).
“Itu yang kita lanjutkan sebagai proses pelaporan ke Bawaslu. Bukti video sudah ada, makanya kita bertindak. Artinya secara proses hukum pidana sudah memenuhi, ada bukti dan ada saksi, tinggal pihak bawaslu melaksanakan dan menjalankan sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.
Setelah menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Bawaslu Kota Batam, perwakilan massa Perpat kemudian mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Batam untuk menyerahkan surat tuntutan mereka.
Penulis : RD_JOE
Editor : Rudiarjo Pangaribuan
Leave a Reply
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
