BATAM – BP Batam mengundang Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, sebagai pembicara dalam kegiatan Bimtek Informasi Publik di Gedung B IT Center BP Batam, pada Kamis (22/11/2018).
Kegiatan ini diselenggarakan BP Batam sebagai salah satu badan publik yang harus melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya diikuti 21 orang peserta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam.
Lebih jauh, Gede Narayana menjelaskan mengenai pentingnya keterbukaan informasi pada badan publik dan parameter yang digunakan dalam menetapkan suatu badan publik mendapatkan kualifikasi informatif.
“Parameternya adalah bahwa keterbukaan informasi publik itu bisa membentuk suatu masyarakat yang informatif, itu kata undang- undang. Yang kedua, di alam demokrasi ini, informasi itu terbuka, transparan dan yang ketiga setiap orang bisa mendapatkan hak untuk memperoleh informasi, mendapat akses cepat dan mudah,” jelas Gede.
Ia menyebutkan hasil monitoring evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat, BP Batam sebagai Lembaga Non Struktural telah masuk dalam kualifikasi “informatif.”
“BP Batam, Bawaslu dan PPATK mendapat kualifikasi informatif,” katanya.
Penganugerahan Monev telah diberikan kepada BP Batam pada tanggal 5 November 2018 di Istana Wakil Presiden.
Dikatakan Gede, hasil Monev 2018 yang disampaikan ke publik sudah bersifat final dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan semangat keterbukaan dan akuntabilitas di negara Indonesia.
“Harapan ke depan permohonan informasi publik lebih berkualitas dan lebih memberikan kemaslahatan kepada publik,” ungkapnya.
Editor : Siska
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
