VOA – Filipina mengecam tindakan “ilegal” yang dilakukan oleh kapal-kapal China pada hari Jumat (8/9) setelah kapal-kapal tersebut diduga mengganggu misi pasokan lainnya ke pos militer terpencil di Laut China Selatan yang disengketakan.
Satuan Tugas Nasional untuk Laut Filipina Barat, yang mencakup lembaga-lembaga penting pemerintah Filipina, mengatakan pihaknya “sangat menyesalkan dan mengutuk tindakan ilegal, agresif, dan mengganggu stabilitas” yang dilakukan kapal-kapal garda pantai dan “milisi” China di perairan tersebut.
Pada Jumat pagi, Garda Pantai Filipina mengawal kapal-kapal pasokan ke Beting Second Thomas di Kepulauan Spratly, tempat sejumlah tentara ditempatkan di sebuah kapal angkatan laut yang sudah tidak berfungsi, kata gugus tugas tersebut.
Peta baru China menunjukkan Laut China Selatan dengan klaim sembilan garis putus-putus di dalam wilayah China dan garis baru di sebelah Taiwan terlihat di peta, di sebuah toko buku di Beijing, Jumat, 1 September 2023. (Foto: AP)
Meskipun misi tersebut berhasil, gugus tugas tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat informasi bahwa kapal-kapal “Garda Pantai China dan Milisi Maritim China” telah melakukan “pelecehan, manuver berbahaya, dan perilaku agresif” terhadap kapal-kapal Filipina.
China mengklaim hampir seluruh jalur perairan tersebut, yang menjadi jalur perdagangan senilai triliunan dolar setiap tahunnya, sebagai wilayahnya dan telah mengabaikan keputusan internasional yang menyatakan bahwa klaim mereka tidak memiliki dasar hukum.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Garda Pantai China menuduh kapal-kapal Filipina memasuki perairan sekitar beting itu “tanpa mendapat izin dari pemerintah China”.
“Garda Pantai China mengeluarkan peringatan keras, mengikuti jalur pergerakan mereka, dan secara efektif mengatur kapal-kapal Filipina sesuai dengan hukum,” kata juru bicara tersebut.
Beting Second Thomas berjarak sekitar 200 kilometer dari pulau Palawan di Filipina barat, dan lebih dari 1.000 kilometer dari daratan besar terdekat China, Pulau Hainan.
Misi pasokan tersebut dilakukan sehari setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos menyerukan pada KTT Asia Timur yang dihadiri 18 negara di Indonesia untuk menentang pengerahan “kapal-kapal garda pantai dan militer” China di Laut China Selatan.
Marcos mengatakan pada pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh China, bahwa Manila prihatin dengan pembangunan fasilitas-fasilitas militer di wilayah perairan itu dan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional di sana./VOA
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
