Fraksi PKS DPRD Batam Pertanyakan Sisa Dana BOS 2011

BATAM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Batam mempertanyakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) tahun 2011 yang dimasukkan ke dalam Rancangan APBD Perubahan tahun 2016.

 

Hal itu disampaikan Mukriadi saat membacakan pandangan Fraksi PKS dalam rapat paripurna DPRD Batam, Selasa(12/10/2016).

 

“Dalam belanja tidak terduga mengalami kenaikan yang cukup besar dari semula Rp 3 miliar berubah menjadi Rp 5 miliar, kami minta penjelasan Wali Kota,” Kata Mukriadi.

 

Dia meminta Pemko Batam transparan dalam hal ini dan dapat memberikan kronologis terjadinya sisa dana BOS tersebut.

 

“Kami mohon penjelasannya, dana BOS tahun 2011 namun di masukkan dalam APBD Perubahan tahun 2016,” jelasnya.

 

Selain dana BOS, Fraksi PKS juga meminta Pemko Batam menjelaskan secara kongkrit terkait retribusi parkir di tepi jalan yang tidak mengalami kenaikan, pendapatan rusunawa yang mengalami penurunan dan penurunan laba Bank Riau sebesar 32 persen.

 

“Kami minta penjelasan terjadinya penurunan tersebut,” terangnya.

 

Fraksi PKS juga mengusulkan agar Pemko Batam memberikan perhatian khusus terkait proyeksi masing-masing pos pendapatan yang merupakan potensi pendapatan.

 

“Kami mendorong pentingnya kebijakan inovasi peninjau pendapatan,” lanjutnya.

 

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achamd mengaku tidak bisa menjelaskan secara detail soal sisa dana bos tahun 2011 yang dipertanyakan Fraksi PKS tersebut.

 

“Baru tadi saya dengar, makanya saya buat catatan khusus dan untuk laporan dari dana juga belum ada,” ujar Amsakar seusai mengikuti rapat paripurna DPRD Batam.

 

Menurutnya sisa dana tersebut dikarenakan tidak digunakan pada anggaran sebelumnya.

 

“Seyogyanya itu tidak dikembalikan, namun kalau dikembalikan berarti itu ada yang tidak digunakan oleh Sekolah, atau ada yang belum digunakan,” jelasnya.

 

JEFRY HUTAURUK