Garda Andalas Bersatu Ragukan Komitmen KPK dan BNP2TKI

BATAM – Gerakan Rakyat dan Pemuda(Garda) Andalas Bersatu menilai komitmen bersama perbaikan tata kelola TKI di Kepri antara KPK dan BNP2KI terkesan seremonial dan menghabiskan anggaran negara.

 

“Saya tidak percaya dengan MoU tersebut, kenyataannya tidak ada sampai sekarang, bahkan TKI ilegal semakin marak di Batam,” ujar Juru Bicara GAB Susanto Siregar kepada Swarakepri.com di Batam Center, Kamis (15/9/2016) siang.

 

Dia mengaku selama 5 tahun terakhir sudah melakukan survey lapangan terkait keberangkatan dan kedatangan TKI ilegal di beberapa pelabuhan dan bandara di Kota Batam. Dan hasilnya, selain lemahnya pengawasan, di duga masih banyak instansi terkait yang sengaja bermain mata di dalamnya.

 

“Saya katakan ini hanya topeng untuk pengalihan isu yang lebih besar,” tegas pria yang sudah menetap di Batam sejak tahun 1993 tersebut.

 

Menurutnya, keseriusan Pemko Batam dan instansi terkait secara nyata yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk saat ini, agar masyarakat tidak krisis kepercayaan untuk kedepannya.

 

“Eksekusi langsung dilapangan, sekarang ini seperti sengaja di biarkan,” bebernya.

 

Seharusnya, kata Siregar, dengan adanya komitmen bersama KPK dan BNP2TKI sudah terlihat gebrakan yang dilakukan dilapangan, sehingga persentase TKI ilegal bisa menurun.

 

“Saya melihat masih menunggu-nunggu Pergub maupun Perwako, harus berapa lagi yang menjadi korban nanti,” ujarnya.

 

Baca : TKI Ilegal Masih Marak di Batam, Ini Kata BNP2TKI

 

Ditambahkan, selain menimbulkan korban nyawa, tindakan kekerasan juga kerap dialami oleh TKI ilegal selama ini. Tapi tersebut sangat minim perhatian dari pemerintah maupun instansi terkait.

 

“Ada yang sampai jual ginjalnya, hanya untuk bisa pulang ke Indonesia. Inikan sangat tragis namanya,” terangnya.

 

Baca : Kantor Layanan TKI Terintegrasi di Kepri Segera Dibangun

 

Dia berharap kunjungan Pemprov Kepri, Pemko Batam dan Tanjung Pinang ke Kota Nunukan beberapa waktu lalu bisa benar-benar manjadikan evaluasi dan segera diterapkan.

 

“Kalau hanya kunker-kunker semata, mendingan tidak usah. Itukan menggunakan anggaran negara, buktikan hasilnya!” pungkasnya.

 

 

KSATRIA NARENDRA