KEPRI – Pemerintah Provinsi Kepri terus melakukan berbagai langkah penguatan untuk mengendalikan laju inflasi, pasca diberlakukannya kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat per tanggal 3 September 2022 lalu.
“Kita harus memperkuat sinergi untuk mengendalikan laju inflasi ini” kata Gubernur Ansar Ahmad saat menerima kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Kepri di Swiss Bell Hotel Kota Batam, Jumat (9/9).
Kunker Komisi XI DPR ini juga dihadiri Dijren Perimbangan Keuangan Kemenkeu Asteka Primanto, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Kepala BI Kepri Musni Hardi K Atmaja, staf khusus dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepri.
Dikatakan Gubernur Ansar, kelompok kebutuhan bahan pokok dan kelompok jasa distribusi transportasi, memang menjadi penyumbang terbesar laju inflasi di Kepulauan Riau.
“Karenanya Pemerintah Provinsi Kepri telah mengambil langkah terkait pengendalian inflansi di daerah. Mulai dari memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM, dimana kalau bisa kita ikut melakukan pengawasan pendistribusiannya agar tepat sasaran” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur menambahkan, Pemprov Kepri akan menetapkan batas kenaikan tarif transportasi, baik angkutan penumpang dan juga barang, agar tidak lebih dari 20 persen. Karena wilayah Kepri yang memang sebagian besarnya adalah kepulauan dan lautan.
“Berikutnya, kita akan terus melakukan pengontrolan tingkat margin di setiap rantai distribusi pada tingkat yang wajar. Kemudian terus meningkatkan pengawasan pada distribusi dan memastikan ketersediaan barang di pasaran” ungkapnya.
Masih menurut Gubernur Ansar, Pemprov Kepri juga akan terus melakukan pengawasan bersama Satgas Pangan dan instansi terkait lainnya, guna mencegah terjadinya spekulasi atau penimbunan bahan pokok, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
