Tidak itu saja, menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan melakukan stabilisasi pengendalian harga barang kebutuhan pokok melalui operasi pasar dan penyediaan pasar murah, guna mengatasi tingginya harga kebutuhan pokok dipasaran.
“Nantinya Pemerintah Provinsi Kepri juga akan berupaya melakukan perluasan lahan pertanian yang sudah ada, guna bisa mencukupi lebih banyak kebutuhan sendiri. Kita juga menghimbau gerakan menanam dengan memanfaatkan pekarangan rumah, memberikan pupuk dan bibit tanaman cabe gratis kepada para petani” jelasnya.
Gubernur juga berkomitmen untuk mengoptimalkan belanja pemerintah dan memastikan penyaluran bantuan sosial terdistribusi tepat sasaran, sehingga efektif mencegah penurunan daya beli masyarakat.
Tak lupa mantan Bupati Bintan tersebut meminta kepada DPR RI untuk membantu memfasilitasi pembangunan gudang SRG/non SRG guna penyimpanan barang kebutuhan pokok seperti cabe, utamanya untuk kabupaten terluar di Kepri.
Juga dibangunnya controlled atmosphere storage (CAS) untuk revitalisasi dan stabilisasi pasar, agar selalu ada stok sekaligus untuk antisipasi saat terjadi kondisi sperti kelangkaan bahan pangan.
“Kita juga berharap, ditambahnya kembali alokasi untuk pengembangan pekarangan pangan lokal (P2L) guna ketahanan pangan keluarga serta bisa menambah alokasi pupuk subsidi, hingga membangun gudang berbasis teknologi modern”, tutupnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi XI yang juga Ketua Tim Kunjungan M. Amir Uskara mengatakan kunjungan kali ini, tidak lain untuk mendapatkan masukan terkait laju inflasi daerah di Kepri dari mitra utama yakni Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, termasuk dari Pemerintah Daerah Kepri sendiri.
Dijelaskan Amir Uskara, per Januari – Juli 2022 inflasi di Kepri ada dikisaran 4,38 persen dan terendah se Sumatera.
“Diharapkan pasca naiknya harga BBM, laju inflasi di Kepri masih bisa dipertahankan, agar tidak terus merangkak naik” kata Amir yang kali ini datang bersama 23 anggota Komisi XI.