Perusahaan Listrik Negara (PLN) menetapkan target ambisius untuk memensiunkan diri sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Pengamat meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan target tersebut mengingat risiko dari sisi pembiayaan dan pasokan yang membayangi.
Salah satu upaya besar yang telah pemerintah canangkan dalam program transisi menuju energi bersih ialah menghentikan pengoperasian PLTU batu bara, sebuah ambisi besar yang mengundang pujian sekaligus keraguan dari berbagai pihak.
Ambisi tersebut hadir bukan tanpa risiko. Direktur eksekutif organisasi pengamat isu energi, Energy Watch, Mamit Setiawan mengingatkan bahwa perlu banyak pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk mencapai target tersebut. Hal itu mengingat karena Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi fosil, di mana sekitar 70 persen pembangkit yang beroperasi saat ini adalah PLTU.
Selain itu, Mamit mengatakan terdapat faktor teknis yang juga harus diperhitungkan dengan matang.
“Pertama, pastinya dari sisi pendanaan. Kedua, saya melihat sampai sejauh ini belum ada EBT yang benar-benar bisa menggantikan posisi PLTU, dalam artian yang bisa menjadi base load,” kata Mamit dalam wawancara dengan VOA, Rabu (21/12), merujuk pada energi baru terbarukan (EBT).
Base load yang disebut Mamit adalah istilah untuk penopang beban dasar pembangkit listrik. Selama ini, salah satu sumber energi bersih yang cukup banyak dipakai pada pembangkit listrik di Indonesia adalah air dan panas bumi. Namun Mamit mengingatkan, kemampuan pasokan dari dua jenis pembangkit tersebut masih jauh di bawah PLTU.
Selain itu, kata Mamit, pendanaan juga bukan persoalan mudah, karena jumlah yang dibutuhkan dalam proses transisi energi tidaklah sedikit.
“Dari mana sumber pendanaannya? Dan jangan sampai juga nanti akan merugikan masyarakat, dalam hal ini terkait tarif dasar listrik. Juga dari sisi pemerintah, terkait beban subdisi yang akan meningkat,” tegasnya.
Tuntutan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan tidak berarti penolakan terhadap program transisi energi yang dicanangkan pemerintah. Mamit meyakini Indonesia membutuhkan lebih banyak waktu untuk dapat mencapai target dalam program transisi energinya.
Selain itu, pertimbangan juga harus dilakukan menyeluruh dengan memperhatikan sejumlah faktor seperti sumber daya alam, kemampuan pembiayaan, sumber daya manusia dan kondisi ekonomi, ketika melangkah ke sumber energi baru terbarukan.
Sejumlah pekerja tampak menyiapkan kepingan kayu yang akan digunakan sebagai bahan bakar dalam proses cofiring pada PLTU Bolok di Nusa Tenggara Timur. Proses cofiring di PLTU tersebut menggunakan biomassa kepingan kayu sebanyak 75 persen untuk menunjang PLTU dengan kapasitas 2×16,5 Megawatt (MW). (Foto: Courtesy of PLN)
“PLN pasti siap untuk menuju ke transisi energi, hanya saja semua butuh proses dan perencanaan. Dan saya yakin, PLN sudah punya road map untuk menuju net zero emission pada 2060. Tinggal nanti kita kawal bagaimana agar proses ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Mamit.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
