ICW memprediksi gejolak internal di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum akan selesai karena Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin administrasi badan itu masih disibukkan dengan isu politik.
Konflik internal itu terutama terkait pemulangan Deputi Penindakan KPK Inspektur Jenderal Karoyot dan Brigadir Jenderal Endar Prinatoro ke Markas Besar Polri, yang diduga kuat berbalut isu politik penanganan kasus balapan Formula E yang dipaksakan.
Puncaknya adalah penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka pada November tahun lalu oleh Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, karena diduga memeras atau menerima hadiah, atau janji yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian periode 2020-2023.
Kurnia menegaskan status tersangka Firli merupakan titik nadir bagi kredibilitas KPK. Hilangnya teladan mendorong lahirnya pelanggaran lain di level bawah, termasuk pungutan liar di rumah tahanan KPK yang melibatkan 93 pegawai. Namun tidak akan terjadi perubahan pimpinan KPK dalam waktu dekat.
ICW secara khusus juga menyoroti RUU Perampasan Aset, yang diperkirakan tidak akan disahkan tahun ini mengingat fokus pemerintah dan DPR adalah pada pemilu.
Penanganan Korupsi Tak Terpengaruh Pemilu
Secara terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri mengatakan penanganan perkara korupsi oleh jajarannya tidak akan terpengaruh pelaksanaan Pemilu 2024. KPK, tegas Ali, akan selalu independen dan tidak akan terpengaruh tekanan politik dari pihak manapun.
Ia tidak mengomentari pernyataan ICW yang memproyeksikan vonis terhadap terdakwa kasus korupsi akan masih rendah tahun ini./VOA
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
