Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK mengatakan, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara konsisten terus dikembangkan, salah satunya terus menghimbau transparansi di seluruh sektor, dan memanfaatkan teknologi dalam upaya pencegahan tindak korupsi, salah satunya dalam proses pengadaan, pemberian lisensi dan proses pembayaran.
“Oleh karena itu, Aksi Kolektif ini merupakan hal yang penting bagi seluruh sektor untuk sama-sama belajar dan bersama mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi 20145,”jelasnya.
Ahmad Khoirul Umam, Ph.D., Managing Director, Paramadina Public Policy Institute mengatakan, pemberantasan korupsi masih akan menghadapi tantangan yang perlu dihadapi dan diselesaikan bersama, khususnya pada sektor Sumber Daya Alam (SDA).
Dari sisi pemerintahan, perlu ada percepatan penanganan dan pemberlakuan transparansi yang sudah harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan khususnya dalam industri MINERBA, persamaan visi, peningkatan pengawasan, dan peningkatan transformasi online sebagai upaya transparansi yang baik.”ujarnya.
Erry Riyana Hardjapamekas, Pimpinan Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mengatakan, peran kepemimpinan sangat penting dalam memberantas korupsi, di samping harus diselesaikan secara kolaboratif.