Indonesia Larang Ekspor Bauksit per Juni 2023, Dorong Produksi Domestik

Kemungkinan gugatan ke WTO

Sejumlah ekonom memperkirakan kebijakan melarang ekspor bauksit akan mengalami nasib yang sama dengan pelarangan menjual bijih nikel ke luar negeri, yaitu Indonesia digugat di WTO.

“Ya, berpotensi mirip dengan kasus nikel,” kata ekonom Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati, kepada BenarNews.

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy meyakini pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan gugatan karena sudah punya pelajaran dari kasus nikel dengan argumen bahwa sekarang ini Indonesia sedang melakukan proses hilirisasi untuk menopang perekonomian.

“Menurut saya argumentasi inilah yang kemudian bisa menjadi salah satu acuan bagi pemerintah ketika misalnya nanti mendapatkan protes dari banyak negara,” kata Rendy.

Pengamat Ekonomi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengatakan hal yang sama bahwa negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Tiongkok akan mengadukan kebijakan Indonesia ini ke WTO.

Menurut Yayan, Indonesia menginginkan adanya keseimbangan dan kompensasi hilangnya sumber daya dengan teknologi dari negara maju sebagai modal untuk meningkatkan produktivitas serta penciptaan tenaga kerja.

“Akan tetapi bagi negara maju hal ini tidak mudah karena evolusi teknologi lebih mahal biayanya dibandingkan dengan sumber daya. Negara-negara maju akan mencari substitusi saja ke negara lain,” kata Yayan kepada BenarNews.

Kepemilikan saham dan dampak lingkungan

Bagi Ninasapti, selain alih teknologi, yang perlu diteliti juga adalah kepemilikan saham perusahaan jika para investor mengembangkan industri bauksit di dalam negeri.

“Jika sebagian besar saham perusahaan tersebut milik WNI maka akan menjadi pendapatan bagi warga Indonesia,” kata Ninasapti.

Dari pelajaran kasus nikel, kata Ninasapti, sebagian besar saham terutama dimiliki asing dan maraknya isu kerusakan lingkungan dan polusi di daerah pertambangan nikel tersebut.

“Biaya kerusakan lingkungan merupakan biaya jangka panjang yang seringkali tidak diperhitungkan namun sangat merugikan rakyat,” tegasnya./BenarNews