Indonesia Pastikan Tak Akan Dukung Pemerintahan Junta Militer Myanmar

Indonesia sejauh ini tetap konsisten tidak mendukung pemerintahan junta di Myanmar. Hal ini ditegaskan Kementerian Luar Negeri Indonesia menjawab pertanyaan VOA menjelang KTT ASEAN di Phnom Penh minggu ini.

Krisis politik dan aksi kekerasan masih terus menyelimuti Myanmar sejak kudeta militer 1 Februari 2021 lalu. Berbagai upaya ASEAN untuk turut menyelesaikan persoalan di Myanmar, termasuk dengan mengeluarkan lima poin konsensus pada April 2021, seakan jalan ditempat.

Junta militer Myanmar tidak merespon secara baik lima poin konsesus yang dihasilkan para pemimpin ASEAN, yang mencakup: dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar.

Banyak pihak berharap Indonesia, yang akan mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada tahun 2023 mendatang, dapat melakukan terobosan terkait penyelesaian persoalan di Myanmar.

Salah satu diantaranya seruan Dewan Penasehat “Progressive Voice Myanmar” Khin Ohmar agar Indonesia dalam kapasitas sebagai ketua ASEAN bersedia mengakui pemerintahan junta militer Myanmar agar mereka mau duduk bersama untuk mencari solusi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada VOA, Selasa (8/11) mengatakan Indonesia sejauh ini tetap konsisten tidak mendukung pemerintahan junta di Myanmar. Sebagai negara demokratis tambahnya, Indonesia tidak dapat menerima dan tidak akan mendukung pemerintahan yang muncul tanpa melalui proses yang legal, apalagi melalui proses kudeta.

“Selama ini posisi kita sangat jelas. Bahkan untuk pertemuan-pertemuan ASEAN kita tidak menghendaki perwakilan politik yang duduk dalam pertemuan tersebut. Perwakilan politik kan identik dengan junta. Jadi yang selalu kita kedepankan adalah kehadiran pada level birokrat,” kata Faizasyah.

Ketika ditanya tentang sanksi bagi Myanmar, Faizasyah mengatakan Indonesia melihat sanksi bukan instrumen diplomasi yang efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Pemberlakuan sanksi, ujarnya, justru akan lebih berdampak terhadap rakyat Myanmar, bukan pihak junta.

Isu Myanmar merupakan salah satu fokus dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang akan berlangsung pekan ini di Ibu Kota Pnom Penh, Kamboja.

Faizasyah mengatakan para pemimpin ASEAN akan membuat keputusan tentang Myanmar berdasarkan hasil rekomendasi dari pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Jakarta akhir bulan lalu, yang secara khusus membahas masalah Myanmar. Hasil keputusan soal Myanmar di KTT ASEAN itulah yang akan menjadi pegangan Indonesia selama menjadi Ketua ASEAN tahun depan.