BATAM – Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) BP Batam, Harlas Buana menegaskan bahwa pengukuran tata batas hutan yang tengah dilakukan BP Batam di Pulau Rempang, Kota Batam tidak berkaitan dengan lahan warga.
“Tadi kami sampaikan ke tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat semua bahwa pengukuran itu adalah pengukuran tata batas hutan, jadi tidak ada kaitan dengan kepemilikan lahan warga,” ujarnya kepada wartawan usai acara silaturahmi dengan warga di Kedai Kopi Simpang Rezeki, Senin, 28 Agustus 2023.
Ia juga meminta dukungan masyarakat agar proses pengukuran batas hutan tersebut bisa cepat selesai.
“Kita mohon dukungan masyarakat untuk mensukseskan agar proses pengukuran hutan itu cepat selesai, karena pengukuran batas hutan penting sekali. Untuk tindak lanjut berikutnya kita akan melakukan pengukuran Hak Pengelolaan Lahan(HPL), baru kita lakukan pembangunan. jelasnya.
“Ini yang mungkin sebagian masyarakat mengira bahwa ini terkait dengan kepemilikan lahan warga, tata batas hutan tidak ada kaitannya dengan lahan warga, ini hanya batas hutan,”tegasnya lagi.
Ia juga menjelaskan bahwa Menteri KLHK telah mengeluarkan SK pelepasan hutan produksi dengan komitmen harus ditindaklanjuti dengan pengukuran tata batas.
“Pengukuran tata batas ini sepanjang 2300 kilometer, yang mana setiap titiknya itu per seratus meter, sehingga membutuhkan 2300 patok. Ini tidak mungkin selesai kalau hanya BP Batam yang mengukur sehingga kita menggunakan konsultan untuk membantu,”ujarnya./Shafix
2 Comments
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
Pingback: Proyek Pengembangan Pulau Rempang Masuk Daftar Program Strategis Nasional – SWARAKEPRI.COM
Pingback: KLHK Lepas 7572 Hektar Kawasan Hutan untuk Pengembangan Rempang – SWARAKEPRI.COM