Irjen Unggung Cahyono : Situasi Jakarta Aman Terkendali

JAKARTA – Asisten Operasi Polri Irjen Unggung Cahyono mengatakan proses pergeseran dan penggunaan pasukan pengamanan aksi demo akbar, Jumat (4/11), berada di pundak Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan. Polda Metro Jaya yang merencanakan detail plotting 16.000 personel TNI-Polri yang di bawah kendali operasikan (BKO).

 

“Yang jelas situasi se-Indonesia dan khususnya Jakarta, hingga pagi ini, relatif aman terkendali. Insyaallah dalam aksi besok pun tetap aman. Kita siap melaksanakan pengamanan dan pelayanan,” kata Unggung, Kamis (3/11).

 

Sebelumnya Polri dan TNI sudah menunjukkan kesiapsiagaan dengan melakukan apel bersama di Lapangan Monas, Rabu (2/11). Dalam apel yang dipimpin Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo itu sekaligus untuk melanjutkan soliditas antara Polri dan TNI serta stakeholder termasuk Satpol PP.

 

Kapolri Tito Karnavian menegaskan, demonstrasi adalah penyampaian pendapat dan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh statuta Internasional, yakni The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

 

“Kita persilakan itu ada aturan aturannya mulai dari UU 9/1998 sampai dengan Perkap tentang tata cara penyampaian unjuk rasa. Penyampaian kebebasan ini bukan bersifat absolut bukan bersifat mutlak karena ada batasan,” katanya.

 

Pertama, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, orang yang akan lewat tidak boleh diganggu, apalagi sampai dipukuli dan dianiaya. Kedua, tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

 

“Jadi kalau nanti ada yang memanfaatkan aksi kejahatan pasti akan ditindak tegas. Tidak boleh melanggar etika dan moral. Jadi pada saat orasi harus menggunakan bahasa dan pendapat yang baik sesuai dengan adat timur Indonesia sesuai tata cara etika moral. Yang keempat harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.

 

Dalam rangka untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan nasional, menurut ICCPR, Polri dapat melakukan pembubaran.

 

“Bangsa kita sudah tergabung dalam sistem NKRI tidak boleh terganggu kalau ada pihak-pihak yang ingin mengganggu sistem NKRI maka Polri dan TNI akan bertindak tegas,” lanjutnya.

 

Polri-TNI tidak ingin sistem yang sudah disepakati sejak 1945 ini akan diganggu gugat. Untuk itu pada prajurit di lapangan juga perlu ditegaskan jika jajaran di tingkat atas solid maka di bawah juga pasti akan solid.

 

Sementara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta para peserta demonstrasi pada Jumat (4/11) besok harus tertib. Demonstrasi tidak boleh merusak dan mengganggu ketertiban umum.
“TNI mem-back up kepolisian. TNI siap mengawal agar mereka menyampaikan aspirasinya,” kata Gatot di Jakarta, Kamis (3/11).

 

Ia menjelaskan TNI tidak hanya mengawal peserta demonstrasi. TNI dan Polri juga harus bisa memastikan masyarakat umum bisa bekerja dengan nyaman, tenang dan diganggu oleh peserta demonstrasi.

 

Dia mengingatkan potensi penyusupan. TNI, katanya, siap menindak dan melawan kelompok-kelompok yang berupaya memecah belah bangsa. TNI akan selalu berada di depan untuk menjaga keutuhan NKRI.

 

“TNI tidak mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba dengan provokasi dan politisasi SARA. TNI akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

 

Kapuspen TNI Brigjen Wuryanto mengemukakan pasukan TNI yang diturunkan semuanya berasal dari wilayah Kodam Jaya. Jumlah pasukan sebanyak 15 SSK atau setara 1.500 personel.

 

“Mereka tidak bawa senjata. Peralatan tempur seperti tank juga tidak ada. Semua normal saja,” kata Wuryanto.

 

Sama seperti Gatot, dia tegaskan tugas TNI adalah membantu Polri. TNI akan siap jika memang diminta tambahan pasukan oleh Polri.

 

“Saya yakin besok aman-aman saja. Mereka juga masyarakat kita. Pasti mereka juga tidak ingin ada kekacauan,” tutupnya.

 

Suara Pembaruan