TANJUNGPINANG – Pengirimanan 500 kapal nelayan dari Jawa yang direncanakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk mengisi dan mencari ikan di perairan Natuna menyebabkan banyak pihak yang menolak atau tidak setuju.
Plt Gubernur Provinsi Kepri H. Isdianto mengatakan pengiriman 500 kapal nelayan Jawa ke perairan Natuna untuk mencari ikan di sana menurutnya hanya salah pengertian saja.
“Gini ya, walaupun nelayan Jawa mencari ikan di laut Natuna, mereka tidak langsung pulang ke Jawa setelah dapat ikan. Mereka (nelayan Jawa) harus membayar retribusi ke Pemkab, sehingga Natuna mendapat PAD,” kata Isdianto di Gedung Daerah, Kamis (16/1/2020) dinihari.
Dikatakannya, Pemprov Kepri bersama Kementrian Kelautan dan Perikanan sudah mencari solusinya. Salah satu solusinya adalah para nelayan dari Jawa boleh datang ke Natuna untuk mengambil ikan di atas 12 mil.
“Wilayah perairan Kepri berada dari 0 sampai dengan 12 mil dari bibir pantai, jadi masalahnya nelayan Natuna tidak sanggup berlayar mencari ikan hingga 12 mil ke atas karena kondisi kapal dan peralatan yng tidak memadai,” ujarnya.
Ia juga berharap KKP agar segera memberikan bantuan kapal berukuran besar kepada nelayan Natuna, sehingga dengan adanya kapal yang berukuran besar, nelayan Natuna tidak takut untuk melaut dan mencari ikan di atas 12 mil dari bibir pantai.
“Saya berharap lah ya, nelayan kita diberi bantuan kapal dan peralatan yang layak, agar mereka bisa berlayar hingga 12 mil ke atas, akan tetapi bukan perorang melainkan kelompok nelayan,” pungkasnya.
Sementara itu, saat ingin dikonfirmasi melalui Menko Polhukam Mahfud MD, Ia enggan berkomentar terkait 500 kapal yang rencananya akan didatangkan dari Jawa, Mahfud langsung masuk ke dalam mobil lalu meninggalkan awak media.
(Ism)