JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya selalu bekerja dengan memasang target buat para menterinya. Bila tidak mampu menyelesaikan target, siap-siap saja menteri tersebut direshuffle alias diganti.
Jokowi mencontohkan target yang dipatoknya soal redistribusi aset dan reformasi agraria. Dia menargetkan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mensertifikasi 5 juta bidang tanah pada tahun ini. Pada 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat, dan tahun 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat.
“Kalau tidak selesai, ya, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti. Ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga begitu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan yang lain-lainnya,” kata Jokowi saat membuka acara Forum Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia, Sabtu, di Hotel Grand Sahid, Jakarta (22/4).
Jokowi menjelaskan saat ini ada 126 juta bidang tanah. Sementara jumlah bidang tanah yang telah disertifikatkan 46 juta. Artinya masih ada 60 persen lebih bidang tanah yang belum disertifikatkan.
Di sisi lain, Kementerian Agraria selama ini hanya mengeluarkan 400 sertifikat setiap tahun. Karena itulah target tinggi sertifikasi tanah dipatok Jokowi. “Kalau tidak diberi target yang konkret, ya sampai berapa puluh tahun pensertifikatan ini akan selesai kalau setiap tahun hanya 400 sertifikat,” kata Jokowi.
Dia menambahkan sertifikat tanah yang dikeluarkan ditujukan rakyat kecil. Sebab, salah satu masalah yang dihadapi selama ini adalah mereka tidak mempunyai biaya untuk melakukan sertifikasi tanah. Jokowi berharap sertifikasi tanah ini akan mengurangi ketimpangan ekonomi yang selama ini terjadi di masyarakat.
Dengan sertifikat tanah, rakyat bisa mempunyai akses pada permodalan. Sertifikat itu akan menjadi jaminan saat mereka mengajukan kredit baik ke bank maupun lembaga keuangan lainnya.
“Di negara manapun yang namanya sertifikat adalah property right yang pertama diberikan negara pada rakyat, karena dengan itulah rakyat akan memiliki kesempatan untuk mengakses ke lembaga-lembaga keuangan,” kata ujarnya.
Jokowi tak ambil pusing soal tingginya target sertifikasi untuk Kementerian Agraria/BPN. “Itu urusannya menteri. Tahu saya target itu harus diselesaikan,” tutupnya.
Editor : Roni Rumahorbo
Sumber : Tempo.co
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang menyampaikan perkembangan terbaru terkait ketersediaan tiket…
Ada sesuatu yang berbeda dari Hublife setiap kali musim liburan datang. Lampu-lampu mungkin tampak lebih…
Sepanjang 2025, kepercayaan diri investor Indonesia meningkat signifikan seiring dengan kondisi pasar global yang bergerak…
PT Dupoin Futures Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif dengan berhasil masuk dalam Top 3 pialang…
KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman,…
Jakarta, Desember 2025 — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta memastikan kesiapan…
This website uses cookies.