JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berencana mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022. Namun, sebelum melakukan hal tersebut, Kementerian Kesehatan akan melakukan evaluasi dan kajian terlebih dahulu.
“Jadi kembali ke PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar -red), PPKM itu masih saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Pak Menko maupun dari Kementerian Kesehatan,” kata Presiden.
Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Kompas100 CEO Forum Tahun 2022, di Istana Negara, 2 Desember 2022. (Twitter/@setkabgoid)
Jokowi mengatakan dirinya memberi target kementerian terkait untuk menyelesaikan kajian dan kalkuasi terkait hal tersebut pada pekan ini sehingga ia dapat menyiapkan Keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB-PPKM.
“Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini,” ungkap Jokowi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya sudah melaporkan kepada Jokowi terkait kesiapan seluruh pihak terkait dalam melepaskan status PPKM. Menurutnya, wacana atau rencana pemerintah yang ingin mencabut status PPKM dilakukan karena sudah hampir satu tahun kasus COVID-19 di Tanah Air cukup landai.
“Artinya berdasarkan kriteria dari WHO di level 1 dan itu sudah 12 bulan artinya secara negara sebetulnya kita sudah masuk pandeminya sudah berubah menjadi endemi dan ini sudah level 1. Dan terakhir kan (daerah di Indonesia) kita semua (kasus COVID-19) di bawah 2.000 orang,” ungkap Airlangga.
Menko Perekonomiqn Airlangga Hartarto mengklaim kondisi pandemi COVID-19 di tanah air terus membaik. (Biro Setpres RI)
Meski begitu, katanya, berbagai persiapan tentu akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sebelum mencabut status PPKM, termasuk melakukan sero survei kembali untuk mengetahui sejauh mana level imunitas atau kekebalan di masyarakat.
Pencabutan Status PPKM Cukup Berisiko
Sementara itu, pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai sebetulnya menjelang akhir tahun kali ini, Indonesia sedang mengalami satu gelombang COVID-19 yang sayangnya tidak terlalu kelihatan. Dia berpendapat hal itu dipicu lemahnya pemerintah dalam mendeteksi sebuah kasus COVID-19 di masyarakat.
Ia memaparkan, tentu hal ini cukup berbahaya karena risiko COVID-19 bukan hanya berhenti di status akut, tetapi juga potensi long COVID-19 yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.
Maka dari itu, menurutnya, alangkah lebih baik bila pemerintah menunggu setidaknya sampai awal tahun untuk melihat dampak liburan panjang Natal dan Tahun Baru terhadap kasus COVID-19. Hal ini diharapkan dapat memutuskan untuk menghentikan atau melanjutkan status PPKM tersebut.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. (Foto: Dok Pribadi)
“Maka bicara mitigasi, strategi, termasuk di dalamnya PPKM, saya kira kita harus tunggu sampai situasi di awal tahun. Misalnya Januari mulai bisa kita lihat terkendali tapi dalam konteks apa? Dalam konteks melihat apa yang akan direspons atau terjadi dalam situasi di Tiongkok yang perlu kita lihat dua bulan ke depan. Artinya kalaupun PPKM ini misalnya mau dicabut, saya kira tunggulah setelah Nataru,” ungkapnya kepada VOA.
Ia mengatakan pemerintah seharusnya memastikan modal imunitas, yakni vaksin primer khususnya pada anak sudah meningkat, sebelum mencabut status PPKM. Selain itu tingkat serapan vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan serta orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, kata Dicky, seharusnya sudah mencapai minimal 50 persen.
“Kalau belum disiapkan modal proteksi, modal imunitas kemudian dicabut, ini akan membuat banyak pengabaian-pengabaian. Ini yang akhirnya membuat kita menjadi kontributor dalam pemunduran lagi nanti akhir status pandemi yang sebetulnya sudah mulai terlihat,” tambahnya.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
