Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menjelaskan semakin banyak permintaan PMI dari negara-negara lain dengan skema yang berbeda-beda, seperti skema business to business dan skema private to private.
Maka dari itu, guna meningkatkan jumlah permintaan PMI ini, ia meminta kementerian/lembaga terkait untuk senantiasa melakukan berbagai pelatihan dan keterampilan kepada para calon PMI, agar memiliki kemampuan yang mumpuni di berbagai bidang.
“Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B to B yang permintaannya juga banyak seperti welder, ngelas. Ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah,” lanjutnya.
“Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan,” imbuhnya.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan pelepasan para pekerja migran dengan skema G to G kali ini merupakan gelombang ke-82 sejak pandemi COVID-19 melanda dua tahun yang lalu. Sampai dengan hari ini, kata Benny setidaknya sudah ada 10 ribu PMI yang ditempatkan diberbagai negara tujuan dengan tersebut. Selain itu, katanya di luar skema tersebut setidaknya sudah ada 132 ribu PMI yang melaporkan telah berangkat ke berbagai negara.
“Ini tentu tanda-tanda yang sangat baik, dimana ekonomi Indonesia sangat dibantu daripada para PMI sebagai penyumbang devisa Rp159,6 triliun setiap tahunnya kepada negara. Dan hari ini special, dihadiri presiden, mungkin hanya Indonesia satu-satunya negara dimana pelepasan setiap PMI itu dilepas oleh orang-orang penting di negara ini termasuk oleh presiden,” ungkap Benny.
Menurutnya, pelepasan PMI yang dilakukan oleh presiden ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada para pahlawan devisa tersebut. Presiden Jokowi, katanya, juga berpesan untuk selalu memberikan perlindungan kepada para pekerja migran, apabila mereka terkena masalah di negara tujuan.
“Perintah presiden jelas, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perintah Presiden jelas, setiap PMI penyumbang devisa bagi negara yang sangat penting ini harus diberikan perlakukan hormat oleh negara,” tuturnya.
Perbaikan Birokrasi
Sekretaris Nasional (Seknas) Jaringan Buruh Migran (JBM) Savitri Wisnuwardhani mengungkapkan banyak faktor yang membuat calon PMI lebih memilih jalur ilegal ketimbang jalur resmi untuk bekerja di luar negeri. Salah satunya adalah birokrasi yang terlalu berbelit-belit.
“Satu birokrasi, banyak pintu. Kalau banyak pintu tetapi (calon PMI) (merasa) nyaman, dan kemudian benar-benar diberikan informasi mungkin masyarakat tidak masalah, asal kemudian diberikan semacam sosialisasi dan informasi yang benar. Jadi ketika mereka melalui jalur-jalur yang prosedural, pasti mereka akan merasa memiliki suatu manfaat dibandingkan yang tidak,” ungkap Savitri kepada VOA.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
