Categories: BATAMBP BATAM

Kepala BP Ogah Tanggapi Soal Kepastian Ex-Officio

BATAM – Kebijakan ex-officio di Batam hingga kini belum mendapat titik terang. Setelah pelaksanaannya sempat ditunda, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution saat berkunjung ke Batam beberapa waktu yang lalu menjelaskan bahwa, penetapan ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam akan dilaksankan pada bulan September mendatang.

Lain halnya dengan Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady yang ogah menanggapi kepastian penetapan ex-officio. Dengan gaya santai, Edy sekedar melempar senyum saat ditanya awak media soal ex-officio usai dirinya menghadiri Konferensi BlockBatam 2019 di Aston Hotel Batam, Selasa (20/8/2019).

Alih-alih menjawab soal ex-officio, Edy justru menanggapi pertanyaan yang lain. Sejumlah pertanyaan wartawan soal BlockBatam di jawab tuntas oleh Edy. Namun tidak untuk pertanyaan ex-officio.

Edy kemudian beralih menjelaskan bahwa BP Batam saat ini tengah fokus dalam pembenahan frontliner pelayanan ivestasi.

“Kan saya sudah bilang, selama tujuh bulan ini BP Batam tengah fokus membenahi frontliner pelayanan investasi. Sudahlah,” katanya.

Selain itu, lanjut Edy, BP Batam sedang konsen untuk membenahi tata kelola secara lebih transparan agar peraturannya menjadi jelas, tegas dan tuntas. Juga pembenahan ekosistem yang ada di Kota Batam.

“Ekosistem yang tengah kami benahi ini adalah pelabuhan, pembiayaan, sumberdaya manusia dan infrastruktur. Terutama infrastruktur untuk Batam ini adalah yang fokus pada industri,” ujar Edy.

Untuk diketahui, ex-officio merupakan produk kebijakan pemerintah pusat dengan harapan BP Batam dapat lebih mandiri dalam menopang keuangan, biaya operasional, dan pengembangannya yang selama ini kebanyakan dibebankan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Peralihan jabatan Kepala BP Batam kepada ex-officio Wali Kota ini menunggu rampungnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Sebelumnya Edy pernah menjelaskan bahwa revisi PP 46/2007 yang sedang dalam masa uji publik nantinya menjadi dasar hukum untuk memberikan wewenang kepada Ex-Officio Wali Kota Batam.

Penulis: Ivan
Editor: Abidin

Sholihul Abidin - SWARAKEPRI

Recent Posts

BRI Finance Permudah Kepemilikan Motor Premium Lewat Pembiayaan Bunga Mulai 0,7%

Di tengah mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, kebutuhan akan kendaraan roda dua tidak lagi semata-mata…

5 jam ago

BRI Finance Perkuat Struktur Pendanaan di Tengah Tren Kenaikan Suku Bunga Acuan

Keputusan Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate pada level 5,75% menjadi salah satu faktor yang terus dicermati…

5 jam ago

Deposito Fleksibel untuk Kebutuhan Tidak Pasti, Opsi Saat Dana Mungkin Dibutuhkan Sewaktu-Waktu

Banyak orang ingin menyimpan dana di deposito karena menawarkan bunga yang umumnya lebih tinggi dibanding…

5 jam ago

Rekomendasi Tempat Jual Beli Tas Mewah Branded Original yang Aman dan Terpercaya

deGadai menjadi salah satu rekomendasi tempat jual beli tas mewah branded original yang aman dan…

5 jam ago

Komisi B DPRD DKI Jakarta Tinjau Pengelolaan NRW PAM JAYA, Dorong Peningkatan Efisiensi Layanan Air Perpipaan

Melalui peninjauan ini, PAM JAYA berharap masyarakat semakin memahami bahwa pengelolaan NRW merupakan salah satu…

8 jam ago

Lepas Penat di Luxor Spa & Massage di K Square Batam

BATAM – Di tengan padatnya aktivitas, kebutuhan akan ruang relaksasi yang nyaman semakin dicari. Bagi…

9 jam ago

This website uses cookies.