Kepala SKPD Karimun Dilarang Keluar Kota

Terkait Pembahasan APBD Perubahan 2015

KARIMUN – swarakepri.com : Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Arif Fadillah meminta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak meninggalkan Karimun selama pembahasan anggaran perubahan Karimun 2015.

“Saya tekankan kepada seluruh kepala SKPD ataupun semua tim yang terlibat dalam TAPD Karimun untuk tetap berada di Karimun selama pembahasan anggaran perubahan 2015 ini, apalagi waktu pembahasan anggaran sangat singkat,” ungkap TS Arif Fadillah saat ditemui di Masjid Agung Karimun,Jumat(26/9/2015).

Ia mengatakan jika terpaksa harus meninggalkan Karimun karena sifat yang sangat penting seperti mewakili pimpinan daerah, maka harus diberitahukan secara resmi. Namun, sampai saat ini semua tim yang terlibat dalam pembahasan anggaran masih tetap komitmen berada di Karimun.

Kata Arif, semua tim wajib berada di Karimun karena waktu pembahasan APBD-P 2015 ini hanya sampai akhir September ini dan awal Oktober nanti sudah akan dilakukan pengesahan anggaran. Karena, waktu pelaksanaan APBD-P 2015 tersebut hanya selama tiga bulan yakni terhitung sejak Oktober hingga Desember 2015 mendatang.

“Sesuai dengan kondisi keuangan sekarang, harus dilakukan efisiensi. Pilihlah pekerjaan yang paling urgen, mana yang layak dikerjakan ya harus dikerjakan. Apalagi, daya serap sangat berpengaruh sekali. Dalam APBD-P ini, lebih banyak ditekankan pada proyek PL dan bukan lelang,” jelasnya.

Arif menyebut alasan kenapa dalam APBD-P harus lebih banyak pada proyek fisik yang sifatnya penunjukkan langsung, disamping karena waktunya yang singkat, karena juga anggaran untuk proyek lelang sangat besar. Sementara, serapan anggaran pada tri wulan keempat di Karimun baru sekitar Rp600 miliar dari prediksi sekitar Rp1,114 triliun.

“Kalau dipaksakan juga melaksanakan proyek fisik yang bersifat lelang, maka takutnya nanti proyek itu akan terbengkalai, dan kalaupun dipaksakan juga untuk dikerjakan nanti hasilnya tidak akan maksimal. Apalagi, saat masih kekurangan anggaran, jalan satu-satunya ya efisensi dulu,” terang Arif.

Menurutnya, meski Karimun mengalami defisit anggaran yang cukup besar, namun Pemkab Karimun masih bisa memangkas kegiatan proyek dan bukan memutus belanja tidak langsung seperti gaji pegawai atau tenaga honor seperti yang dilakukan daerah lain di Kepri. Sehingga, para pegawai masih bisa bekerja seperti biasa.

“Alhamdulillah, saya dengan Pak Bupati sudah mempertimbangkan untuk tidak sampai merumahkan pegawai honor atau kontrak, kalau itu dilakukan, maka kami tak bisa melihat bagaimana kesedihan yang mereka rasakan. Mereka yang selama ini tiap hari berangkat kerja, tiba-tiba harus istirahat di rumah. Makanya kami tak mau itu terjadi,” tuturnya. (red/HK)