Kereta Cepat Pertama di Indonesia akan Beroperasi 18 Agustus

Masa konsesi tidak ditentukan

Seto menambahkan pinjaman untuk biaya proyek kereta cepat yang bengkak tak ada hubungannya dengan rencana perpanjangan konsesi. Dia mengatakan konsesi diperpanjang karena urusan pengembalian investasi, tak ada hubungannya dengan tambahan pinjaman yang dilakukan ke pihak China.

“Konsesi dipengaruhi terkait biaya pengembalian investasi, konsesi seperti yang diminta mau ditambah 80 tahun,” kata Seto.

Menyambung hal itu, Luhut menyatakan urusan penyediaan transportasi publik memang tidak menguntungkan, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Luhut mempersilahkan apabila konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung mau diperpanjang, mau berapa puluh tahun pun tak ada masalah.

Asalkan, kata dia, Indonesia tetap menjadi pemilik terbesar dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjasamakan dengan pihak China.

“Dari dulu saya sebenarnya mau bikin (konsesi) berapa puluh tahun silakan, kalau dia majority dia yang kontrol tapi kan kita yang jadi (mayoritas),” ungkap Luhut.

KCJB merupakan bagian dari Belt and Road Initiative, program pemerintah China senilai US$1 triliun lebih untuk membiayai pembangunan infrastruktur di seluruh dunia – rencananya rampung pada 2019.

Layanan kereta ini diklaim akan mampu melaju dengan kecepatan 350 kilometer perjam dan akan melayani sebanyak 68 perjalanan setiap hari serta berhenti di lima stasiun, dengan waktu tempuh antara 34-45 menit, dibanding 2,5 jam dengan kereta biasa.

Pemerintah Indonesia mendanai US$200 juta dari pembengkakan biaya tersebut melalui penyertaan modal pada 2021, bertentangan dengan janji Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada tahun 2015 yang melarang penggunaan dana negara untuk pembangunan proyek.

“Hanya untungkan kreditur China”

Ekonom Bhima Yudhistira mengatakan pengajuan pinjaman baru untuk menutup pembengkakan hanya untungkan kreditur China.

Karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal yang terlalu optimistis dan kreditur menawarkan bunga murah.

“Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair,” ujar dia.

Menurut dia, beban utang dari kereta cepat juga akan semakin menimbulkan efek berantai ke defisit APBN. Hal ini menimbulkan pengaruh pada operasional kereta cepat jadi makin dilematis, demi mempercepat pelunasan utang maka harga tiket harus dinaikkan.

“Begitu harga tiket naik maka jumlah penumpang bisa di bawah proyeksi ideal. Situasi ini justru memperberat subsidi negara ke kereta cepat,” ujar dia.

Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan konsekuensi dari penyertaan modal negara dalam proyek ini tidak hanya pembengkakan APBN hingga puluhan tahun mendatang, namun juga moral hazard bagi pemangku proyek strategis lainnya di Indonesia.

“Mereka menjadi semakin tidak bertanggung jawab karena mengetahui bahwa jika pun terjadi cost overrun, maka pemerintah Indonesia pada akhirnya akan memberikan PMN (Penyertaan Modal Negara,” ujar dia.

“Akan jauh lebih bijaksana jika pemerintah Indonesia menelan rugi hari ini dibandingkan meneruskan proyek yang jika dilanjutkan sekalipun risiko keberlangsungannya sudah tidak rasional,” ujar Andri./BenarNews