BATAM – Komisi II DPR RI mendorong pembentukan Panitia Khusus(pansus) untuk membahas dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota(Pemko) dan Badan Pengusahaan(BP) Batam.
Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Rufinus Hotmaulana Hutauruk saat kunjungan kerja di Gedung Graha Kepri Batam, Selasa(18/4).
“Nanti kita akan rapat di DPR apakah diperlukan Pansus atau tidak untuk bisa mendorong penyelesaian sengketa kewenangan ini lebih baik. Komisi II mendorong penyelesaian masalah ini dalam Pansus,” kata Rufinus.
Ia mengatakan,nantinya pembentukan Pansus akan melibatkan lintas Komisi di DPR RI.
“Komisi II akan mendorong dengan berbagai Komisi lain untuk menyelesaikan masalah ini, karena BP Batam kan di bawah naungan Komisi VI, sementara masalah pertanahan di bawah Komisi II. Kemudian karena ini berdekatan dengan masalah Singapura itu kan nanti akan berkaitan dengan masalah luar negeri di Komisi I,” jelasnya lebih lanjut.
Politisi Partai Hanura itu mengharapkan agar masalah investasi dan lahan yang mangkrak di Batam bisa segera diselesaikan dan tidak ada dualisme kewenangan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura ini.
“Golnya (pelayanan) 1 (atap) dong, atau minimal kewenangan itu dibagi, jangan kewenangan itu satu wilayah 2 pemerintahnya,” terang Rufinus.
Sementara itu Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sangat mengharapkan DPR RI bisa membantu penyelesaian masalah di Batam.
“Kami mengharapkan permasalahan di Batam segera selesai,” tegas Nurdin.
Anggota DPRD Kepri, Sukhri Farial secara terbuka menantang DPR RI agar bisa menyelesaikan masalah di Batam yang terus berlarut hingga saat ini.
“Saya tantang Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini, apabila tidak maka DPR RI ikut menjaga permasalahan tetap terjadi di Batam,” ungkap Sukhri di hadapan jajaran Komisi II DPR RI.
Penulis : Siska
Editor : Rudiarjo Pangaribuan
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
